JAKARTA, KOMPAS — Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan telah mengakibatkan setidaknya 47 orang meninggal dunia. Menghadapi situasi darurat tersebut, pemerintah pusat menerjunkan ribuan personel gabungan, mengirimkan puluhan ribu paket bantuan, serta memberangkatkan jajaran menteri ke lokasi terdampak.
Berdasarkan data BNPB hingga Sabtu (15/8/2026) pukul 18.48 WIB, 47 orang meninggal akibat gempa tersebut. Mereka tersebar di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sikka 3 orang, Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang.
Selain itu, gempa menyebabkan 157 rumah rusak berat, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Sejumlah fasilitas umum juga rusak, seperti fasilitas pendidikan 87 unit, fasilitas kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan sejumlah fasilitas umum lain.
Hingga Sabtu malam, menurut informasi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI, proses pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban terus dilakukan secara intensif. Sebanyak 1.892 personel TNI dari Kodam IX/Udayana dan Kodaeral VII Kupang telah diterjunkan ke kawasan bencana.
”Personel TNI bersama Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi terkait, dan masyarakat terus melaksanakan pencarian serta penanganan korban, membantu perawatan, dan mendukung penanganan dampak kerusakan di wilayah terdampak,” ujar Kepala Puspen TNI Mayjen Muhammad Nas.
Untuk menunjang kelancaran operasi kemanusiaan tersebut, TNI turut mengerahkan alutsista dan perlengkapan evakuasi seperti 75 unit kendaraan, 7 tenda lapangan, serta 40 tempat tidur lipat (velbed). Selain itu, TNI AL telah menyiapkan satu unit helikopter Bell 412 dari Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda. Helikopter disiapkan untuk menjamin kelancaran mobilitas personel dan percepatan distribusi logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau akibat gempa.
Sejak Sabtu pagi, Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah pusat untuk memprioritaskan penanganan dampak gempa di Flores dan memastikan ketersediaan bantuan bagi warga yang menjadi korban.
Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, lewat keterangan tertulisnya, mengatakan, pemerintah tidak menunda pengiriman bantuan maupun pengerahan sumber daya. Presiden telah meminta seluruh jajaran untuk bergerak cepat ke lokasi terdampak.
”Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Presiden juga telah menugaskan beberapa pejabat pusat untuk langsung turun ke Labuan Bajo dan Maumere hari ini,” tuturnya.
Untuk memimpin dan mengoordinasikan langsung masa tanggap darurat di daerah, sejumlah pejabat tinggi negara langsung diterbangkan ke Nusa Tenggara Timur. Jajaran pejabat tersebut mencakup Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga turut diberangkatkan untuk memetakan kerusakan dan mengonsolidasikan penanganan penyintas di lapangan.
Tak hanya mencari korban, pemerintah juga fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan infrastruktur vital yang lumpuh pascagempa.
Sebagai bentuk penanganan awal untuk kebutuhan pangan warga, sebanyak 50.000 paket sembilan bahan pokok (sembako) yang bersumber dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan menuju Maumere.
Pada saat yang sama, pemerintah menerjunkan tim khusus dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, yakni PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog. Kehadiran tim BUMN tersebut, kata Teddy, krusial untuk mempercepat pemulihan layanan listrik dan telekomunikasi, menjamin pasokan bahan bakar minyak, serta menjaga ketahanan pangan di tempat-tempat pengungsian.
”Pemerintah memastikan penanganan di lapangan akan terus dilakukan secara cepat dan tepat dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Pemerintah terus bergerak cepat menangani saudara-saudara kita di NTT,” tambah perwira menengah TNI aktif itu.
Sinergi antara kementerian, lembaga, TNI, dan unsur daerah ini diharapkan mampu mempercepat masa tanggap darurat sekaligus meringankan beban penderitaan masyarakat Flores.
