Jember (beritajatim.com) – Jumlah pusat kesehatan hewan (puskeswan) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih belum ideal untuk menangani populasi sapi ternak. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Jember berencana membangun satu puskeswan pada 2026.
Saat ini Jember memiliki 13 puskeswan. “Sebenarnya kami targetkan paling tidak satu puskeswan bisa menangani dua kecamatan. Harapannya nanti kita bisa memiliki 15 puskeswan,” kata Kepala Dinas KPPP Jember Sugiyarto, Sabtu (15/8/2026).
Pembangunan akan dilakukan bertahap setiap tahun. “Tahun ini kami rencanakan pembangunan puskeswan di Kecamatan Tanggul, karena memang di bagian barat kita belum punya puskeswan,” kata Sugiyarto.
Puskeswan itu diharapkan bisa menangani persoalan kesehatan ternak di Kecamatan Tanggul dan Sumberbaru. Selama ini ketiadaan puskeswan terdekat membuat penanganan persoalan ternak dibantu petugas dari Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) pendirian puskeswan itu sudah dibuat. “Kita berharap tidak menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), karena jujur kami sangat mengharapkan punya puskeswan di bagian barat,” kata Sugiyarto.
Nggih, terima kasih pimpinan. Eh, untuk yang pertama masalah Puskeswan karena ini eh RAB-nya kan sudah jadi. Masalahnya itu. Kalau memang kemarin RAB-nya belum jadi mungkin kita masih bisa mengotak-atik ya. Karena RAB-nya sudah jadi ini kan tinggal pelaksanaan aja ya. Mudah-mudahan kita berharap tidak menjadi Silpa. Karena jujur kami juga sangat mengharapkan kita punya Puskeswan. Karena kita di bagian barat kita enggak punya.
Menurut Sugiyarto, dengan berkurangnya populasi sapi potong di Jember dari 275 ribu ekor menjadi 195 ribu ekor, jumlah puskeswan mencukupi. “Dengan asumsi satu puskeswan menangani 20 ribu ekor sapi, maka dibutuhkan sepuluh puskeswan,” katanya.
Namun, lanjut Sugiyarto, sebaran populasi ternak di Jember tidak merata. “Berkurangnya jumlah ternak juga tidak merata, sehingga kita masih butuh puskeswan di wilayah barat,” katanya.
Puskeswan ini nantinya bertugas menjalin komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi kepada masyarakat. “Bagaimana kita menumbuhkan kembali etos masyarakat untuk beternak kembali. Kami juga memberikan informasi tentang pelayanan vaksinasi gratis,” kata Sugiyarto.
Kendati berupaya meningkatkan kualitas ternak, Dinas KPPP Jember ternyata tidak terlalu banyak menangani inseminasi buatan karena tidak memiliki cukup anggaran. “Jadi IB kita serahkan kepada paguyuban (peternak),” kata Sugiyarto.
Sepuluh tahun silam Dinas KPPP sempat terlibat intensif dalam program inseminasi buatan. “Tetapi ternyata tidak mampu, karena setiap dua minggu kita butuh sekitar dua ribu liter nitrogen cair. Lah, kalau itu dibebankan kepada dinas, kita butuh puluhan juta rupiah hanya untuk nitrogen cair, barang yang habis pakai,” kata Sugiyarto.
Akhirnya Pemerintah Kabupaten Jember hanya menerbitkan rekomendasi pemasukan bibitnya. “Jadi kita tidak terlibat secara langsung terhadap pengadaan bibitnya, nitrogen cairnya, dan sebagainya. Bahkan kita pun pada saat pengadaan bibit, kita titipkan ke teman-teman paguyuban untuk penyimpanannya,” kata Sugiyarto.
Inseminasi buatan bisa ditangani pemerintah daerah jika ada unit pelaksana teknis tersendiri yang memiliki anggaran. Tanpa memiliki UPT, Pemkab Jember hanya memberikan honor kepada petugas inseminasi buatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD). [wir/kun]
