jpnn.com - BULUNGAN - Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, menyambut baik rencana pemerintah mengalihkan status guru PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) menjadi ASN pusat.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026), yang dihadiri antara lain Mendagri Tito Karnavian, MenPANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
BACA JUGA: Pidato Presiden Prabowo Bikin PPPK Bertanya: Di Mana Kehadiran Negara untuk Kami?
Seusai rakor, kepada wartawan Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa salah satu tema yang dibahas dalam rakor tersebut ialah soal perubahan kewenangan pengelolaan guru ASN.
Status guru dialihkan menjadi ASN pemerintah pusat, yang kemudian dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan guru sehingga distribusi tenaga pendidik lebih merata.
BACA JUGA: 7 September 30 Ribu GTK PPPK Paruh Waktu Turun ke Jalan, Mogok Mengajar Nasional
Bupati Bulungan Syarwani mendukung dan menunggu realisasi dari rencana tersebut.
“Tentu kami pada posisi menunggu kebijakan itu lebih lanjut, ya,” ujar Bupati Bulungan Syarwani di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sabtu (15/8).
BACA JUGA: Lumayan Banyak PPPK Mengundurkan Diri, padahal Gaji Lancar
Dia yakin perubahan kewenangan pengelolaan guru ASN itu bisa mengurangi beban fiskal pemerintah daerah (pemda) terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
“Kalau melihat dengan kondisi keuangan hari ini dari postur belanja pegawai, mudah-mudahan kalau itu (guru PPPK) bisa menjadi bagian yang dieksekusi (jadi pegawai pusat) oleh pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, kebijakan tersebut juga akan berdampak terhadap postur pembiayaan dan anggaran yang ada di daerah. Anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan pembangunan lainnya.
“Pengalihan dari pembiayaan belanja pegawai bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan belanja pembangunan, belanja modal dan lain sebagainya,” kata Syarwani.
Dia katakan, pada 2025 alokasi belanja pegawai di lingkup Pemkab Bulungan sempat berada di atas 30 persen. Namun, kata Syarwani, realisasi anggaran masih berada di kisaran 26 hingga 28 persen.
Karena adanya efisiensi dan penurunan transfer keuangan daerah (TKD), bisa saja akan naik persentase belanja pegawainya. Sebab, dengan guru PPPK masih status pegawai daerah, pasti menjadi tanggung jawabnya APBD.
“Kemarin saya melihat ada pernyataan yang dikeluarkan (renaca alih status guru PPPK jadi pegawai pusat, red), tentu itu mudah-mudahan ada follow up lebih lanjut,” ujarnya.
Diketahui, Pemkab Bulungan pada 2025 melantik 1.485 tenaga PPPK, terdiri 783 tenaga teknis, 408 guru dan 293 tenaga kesehatan.
Kemudian untuk PPPK paruh waktu 264 orang terdiri dari 16 tenaga guru, 41 tenaga kesehatan dan 207 tenaga teknis.
Sehingga, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Bulungan, baik PNS, PPPK, dan P3K PW diperkirakan mencapai 6.000 orang. (antara/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
