JAKARTA, KOMPAS - Ribuan warga mengungsi akibat gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). Para pengungsi membutuhkan beragam jenis bantuan, seperti bantuan pangan, air bersih, tenda darurat, dan sebagainya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Minggu (16/8/2026) pukul 00:00 WIB, jumlah pengungsi terbesar akibat gempa Flores terpantau di Kabupaten Sikka dengan total 3.356 jiwa. Mereka tersebar di GOR Samador sebanyak 1.356 jiwa dan pengungsi mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian.
Di Kabupaten Manggarai, jumlah pengungsi mencapai 2.078 jiwa. Di Kabupaten Nagekeo, sekitar 500 warga juga dilaporkan mengungsi. Warga yang mengungsi juga dilaporkan di dua wilayah di provinsi berbeda, yaitu Bima di Nusa Tenggara Barat serta Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan.
“Pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis, Minggu pagi.
Berton memaparkan, para penyintas membutuhkan berbagai jenis bantuan. Di Manggarai, pengungsi membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih (tandon), hingga genset.
Sementara itu, jumlah korban tewas akibat gempa Flores sebanyak 47 orang. Para korban itu berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 23 jiwa, Manggarai Timur 17 jiwa, Sikka 4 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Ende 1 jiwa, dan Nagekeo 1 jiwa. “Setidaknya 101 warga dilaporkan luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam,” tutur Berton.
Gempa M 7,7 yang berpusat di laut itu juga menimbulkan kerusakan rumah dan berbagai fasilitas publik. Menurut data sementara dari BNPB, sebanyak 914 unit rumah mengalami rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan. Kerusakan parah juga terjadi pada fasilitas publik, di antaranya 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, serta 38 kantor pemerintah.
Berton juga memaparkan, saat ini, Pemerintah Provinsi NTT sedang memproses surat keputtusan penetapan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Sejumlah kabupaten/kota di NTT pun telah mengambil langkah serupa.
Pemerintah Kabupaten Manggarai, misalnya, telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari, yakni pada 15 Agustus–13 November 2026. Status itu ditetapkan melalui Keputusan Bupati No 319 Tahun 2026. Hal itu juga diikuti dengan pembentukan pos komando melalui Keputusan No 320 Tahun 2026.
Pemkab Ngada juga memberlakukan masa Tanggap Darurat Bencana dan pembentukan Pos Komando selama 30 hari, yaitu 15 Agustus–15 September 2026. Hal itu ditetapkan melalui Keputusan Bupati No 441 dan No 442/KEP/HK/2026.
Pemkab Manggarai Timur pun menetapkan status Siaga Darurat Bencana hingga 4 September 2026 melalui Keputusan Bupati Nomor HK/141/Tahun 2026.
Hingga saat ini, Berton menyebut, tim gabungan terus menyisir lokasi untuk melakukan pendataan dan verifikasi lanjutan. Guna mendukung layanan medis kedaruratan, sebuah rumah sakit lapangan telah didirikan dan beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
Untuk akses mobilitas logistik dan evakuasi, Berton mengatakan, jalur lintas darat Larantuka-Maumere telah terhubung dan dapat dilalui. “Namun, tim penanganan masih berupaya mencari jalur alternatif lain lantaran akses jalan darat penghubung Ende-Nagekeo hingga kini masih terputus akibat gempa,” ungkap Berton.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, lewat keterangan tertulis, mengatakan, pemerintah tidak menunda pengiriman bantuan ataupun pengerahan sumber daya. Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh jajaran bergerak cepat ke lokasi terdampak.
”Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Presiden juga telah menugasi beberapa pejabat pusat untuk langsung turun ke Labuan Bajo dan Maumere hari ini,” tuturnya.
Pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat
Tak hanya mencari korban, pemerintah juga fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan infrastruktur vital yang lumpuh pascagempa.
Sebagai bentuk penanganan awal untuk kebutuhan pangan warga, sebanyak 50.000 paket sembilan bahan pokok (sembako) yang bersumber dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan menuju Maumere.
