Jusuf Kalla Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 meminta seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak membiarkan konflik baru mengganggu kemajuan yang telah dicapai selama 21 tahun setelah perdamaian Helsinki.
JK, yang merupakan salah satu tokoh dalam proses perdamaian Aceh, menilai masyarakat telah merasakan berbagai manfaat dari berakhirnya konflik.
Karena itu, stabilitas yang terbangun selama lebih dari dua dekade perlu dipertahankan.
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dilansir dari Antara, Sabtu (15/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan JK menyusul kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
Menurut JK, peristiwa tersebut tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai setelah konflik berakhir melalui penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
JK mengatakan, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh semestinya menjadi momentum untuk mengenang keberhasilan penyelesaian konflik melalui jalur damai.
“Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” ujar JK.
Namun, suasana peringatan kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang mendapat perhatian aparat keamanan.
JK mengatakan TNI dan Polri berupaya mencegah situasi tersebut berkembang menjadi konflik terbuka.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” katanya.
JK menilai dinamika tersebut lebih berkaitan dengan persoalan internal kelompok di Aceh daripada bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat.
Ia menyebut terdapat kelompok tertentu yang masih merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” ungkapnya.
JK juga menyoroti kondisi kepemimpinan Aceh ketika peristiwa tersebut berlangsung. Muzakir Manaf Gubernur Aceh disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sedangkan Malik Mahmud Wali Nanggroe Aceh berada di Penang untuk menjalani pengobatan.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ujarnya.
Menurut JK, selama dua dekade pascaperdamaian, Aceh banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya berasal dari kelompok yang terlibat dalam konflik. Mereka kemudian mendapatkan mandat masyarakat melalui proses demokrasi.
Pemerintah pusat, kata JK, menghormati pilihan politik masyarakat Aceh tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” katanya.
JK menegaskan, dinamika tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai gambaran keinginan mayoritas masyarakat Aceh.
Ia menyebut masyarakat lebih berkepentingan mempertahankan perdamaian yang telah memberikan perubahan positif.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” jelas JK.
Ia juga menilai berbagai pernyataan yang muncul tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan lebih mengarah pada ketidakpuasan terhadap kelompok atau pemimpin di tingkat lokal.
“Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi,” kata JK.
JK berharap masyarakat Aceh dapat mengambil pelajaran dari perjalanan perdamaian selama 21 tahun. Menurut dia, kesepakatan damai Helsinki telah memberikan ruang lebih besar bagi Aceh untuk membangun daerah melalui berbagai kewenangan dan dukungan pemerintah.
“Ini masa di mana otonomi khusus telah diberlakukan dibanding daerah lain. Ada dana otsus, dana ekonomi, dan hak-hak yang diperoleh jauh lebih baik dibanding banyak daerah,” ujar JK. (ant/saf/ham)
