KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Aceh, mempercepat normalisasi muara Krueng Meureudu untuk membuka kembali akses melaut bagi nelayan yang terdampak pendangkalan pascabencana hidrometeorologi pada November 2025.
Pengerukan diprioritaskan di sisi kiri hilir muara agar kapal nelayan dapat segera melintas tanpa harus menunggu seluruh pekerjaan normalisasi selesai.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan aktivitas nelayan.
Menurut dia, pengerukan sisi kiri menjadi langkah taktis agar masyarakat dapat kembali melaut sembari pekerjaan di bagian muara lainnya terus berjalan.
“Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut,” kata Sibral dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (16/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sibral saat meninjau normalisasi muara Krueng Meureudu, Sabtu (15/8/2026).
Baca juga: Pemulihan Pascabencana Solok Raya Dikebut, Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jadi Fokus
Pendangkalan akibat timbunan lumpur pascabencana membuat kapal nelayan kesulitan melewati muara. Kondisi tersebut menghambat mobilitas sekaligus berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Normalisasi muara mencakup pengerukan sepanjang 500 meter dengan target kedalaman sekitar empat meter. Jalur di sisi kiri ditargetkan sudah dapat dilalui kapal nelayan pada Agustus 2026, sedangkan seluruh pekerjaan di kawasan muara diharapkan rampung pada November 2026.
“Kami akan mengerahkan ekskavator amfibi untuk mempercepat penanganan. Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat,” ujar Sibral.
Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Jamaluddin mengatakan, pekerjaan normalisasi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sisi kiri muara.
Saat ini, progres normalisasi mencapai sekitar 35–40 persen. Adapun pengerjaan jalur prioritas di sisi kiri ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu setengah bulan.
Baca juga: Atasi Banjir di Bulak Barat Depok, Normalisasi Kali Pesanggrahan Ditargetkan Rampung 2 Bulan
Anggaran normalisasi capai Rp 87 miliarDukungan anggaran tahap awal untuk pekerjaan tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 37 miliar. Pemerintah juga merencanakan tambahan anggaran sekitar Rp 50 miliar pada akhir Agustus untuk melanjutkan dan menuntaskan normalisasi muara.
Dengan terbukanya kembali akses muara, aktivitas perikanan diharapkan dapat pulih secara bertahap. Nelayan dapat kembali melaut, distribusi hasil tangkapan kembali berjalan, dan pendapatan keluarga yang sempat terdampak diharapkan berangsur pulih.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung langkah Pemkab Pidie Jaya dan mendorong agar pekerjaan selesai sebelum memasuki puncak musim hujan.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Oktober hingga Desember.
“Kami berharap sebelum memasuki periode tersebut seluruh penanganan dapat diselesaikan,” kata Imran.
Baca juga: Bendera Putih Berkibar di Aceh, Ini Respons Satgas PRR soal Tuntutan Bencana Nasional
Satgas PRR juga membuka ruang koordinasi untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kendala teknis maupun administratif selama pekerjaan berlangsung.
“Jika terdapat kendala di lapangan, segera sampaikan kepada Satgas PRR agar kita dapat bersama-sama mengurai akar masalah dan menyiapkan solusi yang memadai,” ujar Imran.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
