Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, bukanlah koperasi sejati.
Menurut Gigin, Kopdes mengabaikan prinsip dasar koperasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan bersama anggota.
"Kopdes Merah Putih bukan koperasi karena mengabaikan prinsip dasar koperasi yang berbasis pada kepentingan bersama para anggotanya," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Minggu (16/7).
Ia menambahkan, Kopdes hanya mencatut nama koperasi sebagai kedok untuk menutupi agenda politik dan bisnis pribadi sejumlah pejabat.
"Kopdes mencatut nama koperasi untuk menyembunyikan agenda politik dan bisnis pribadi para pejabat," tandasnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beroperasi optimal pada akhir tahun 2026.
"Target kita 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026, ini target. Kita cantumkan target kita tinggi," ujar Prabowo.
Baca Juga: Gedung Kopdes Merah Putih di Jateng Banyak Belum Dipakai, Bikin Pengurus Boncos Biaya Listrik Rp1,5 Juta per Bulan
Prabowo menjelaskan, salah satu peran utama koperasi desa adalah menjadi offtaker atau pembeli siaga bagi hasil bumi masyarakat.
"Koperasi bisa jadi offtaker, pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat, sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah RI koperasi diorganisir, dibantu dan dilengkapi oleh angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan rusak, wortel rusak, insyaallah ini bisa bantu rakyat kita," katanya.
