JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Suharyanto meminta pemerintah daerah di enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak parah gempa bumi Magnitudo 7,7 segera menetapkan status darurat secara resmi.
Enam kabupaten tersebut yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga diminta segera menetapkan status kedaruratan.
Menurut Suharyanto, kepastian status hukum kedaruratan sangat penting agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan kementerian/lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," kata Suharyanto, Minggu (16/8/2026).
Selain penetapan status darurat, BNPB menginstruksikan tujuh langkah lain untuk mempercepat penanganan dampak gempa.
Baca Juga:Kronologi Mobil CR-V Tabrak Truk di Tol Malang-Pandaan, 5 Orang Sekeluarga TewasPada poin kedua, Kepala BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas.
Pembentukan posko kedaruratan daerah dinilai krusial agar seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal dapat terkendali dalam satu komando yang terintegrasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujarnya.
Ketiga, Suharyanto mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.
Pembagian dua titik wilayah operasi tersebut dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur secara cepat, presisi, serta merata.
Baca Juga:TNI AL Gagalkan Penyelundupan Sabu dan Obat Keras Senilai Rp336 Juta di Bandara Juanda“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana," ujarnya.
Keempat, untuk memastikan ketersediaan bantuan logistik dari luar daerah, Kepala BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pos penampungan terpusat ini bertugas menerima serta menyalurkan berbagai jenis bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat langsung menuju titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," ucapnya.
Kelima, terkait keselamatan warga, Suharyanto menginstruksikan seluruh tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR) hingga memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang.
Operasi penyisiran reruntuhan terus dilakukan bersama unsur TNI, Polri, dan relawan hingga lokasi terdampak dinyatakan benar-benar aman.
Baca Juga:Perkuat Putusan KIP, Saksi Ahli Sebut Ijazah Jokowi Adalah Informasi Publik“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," tuturnya.
Keenam, Suharyanto menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti jaringan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat berfungsi normal secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Dia juga menegaskan pendataan kerusakan rumah warga harus dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai.
Pendataan awal yang cepat dibutuhkan agar skema pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah dapat segera dieksekusi.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," katanya.
Ketujuh, Kepala BNPB mengoordinasikan pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga, termasuk armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB.
Seluruh alutsista udara dan laut tersebut difokuskan untuk menembus titik-titik tersulit guna mengangkut bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.
Baca Juga:CFIRST Sayangkan Langkah JPU Ajukan Banding dalam Kasus Dedi Saputra“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," tambahnya.
Terakhir, Suharyanto menginstruksikan pengoperasian Media Center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 WITA.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," tutup Suharyanto.
#nasional
