Jakarta, VIVA – Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Tim gabungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan penyisiran untuk mendata serta memverifikasi kondisi korban dan dampak bencana.
Salah satu langkah penanganan yang telah dilakukan adalah mendirikan Rumah Sakit Lapangan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Fasilitas tersebut kini telah beroperasi untuk mendukung pelayanan medis selama masa tanggap darurat.
“Untuk mendukung layanan medis kedaruratan, sebuah Rumah Sakit Lapangan telah didirikan dan beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
Selain layanan kesehatan, pemerintah juga mempercepat pemulihan akses untuk mendukung mobilitas logistik dan proses evakuasi. Jalur lintas darat Larantuka-Maumere saat ini dilaporkan sudah kembali terhubung dan dapat dilalui.
Namun, tidak seluruh akses terdampak gempa telah pulih. Jalur darat yang menghubungkan Ende dan Nagekeo masih terputus sehingga tim penanganan terus mencari jalur alternatif.
“Namun, tim penanganan masih berupaya mencari jalur alternatif lain lantaran akses jalan darat penghubung Ende ke Nagekeo hingga kini masih terputus akibat gempa,” ujar Berton.
Gempa yang terjadi pada Sabtu tersebut memaksa lebih dari 5.000 warga mengungsi. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per Minggu (16/8) pukul 00.00 WIB, jumlah pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka dengan 3.356 jiwa.
Para pengungsi di Sikka tersebar di sejumlah lokasi. Sebanyak 1.356 jiwa berada di GOR Samador, sedangkan 2.000 lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik pengungsian.
Sementara itu, Kabupaten Manggarai mencatat 2.078 jiwa mengungsi. Pengungsi lainnya berada di Kabupaten Nagekeo sebanyak 500 jiwa serta sejumlah wilayah di luar NTT, termasuk Bima dan Kepulauan Selayar.
Kebutuhan Mendesak PengungsiPemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penanganan darurat. BNPB menyebut para penyintas, terutama di Kabupaten Manggarai, masih membutuhkan berbagai bantuan untuk menunjang kehidupan di lokasi pengungsian.
“Pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat,” kata Berton.
