Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempercepat penanganan korban dan pemulihan fasilitas publik.
Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat membutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dan mempercepat pemulihan.
"Yang patut diperhatikan adalah bahwa bencana gempa bumi ini masih berlangsung dengan skala yang lebih kecil dari sebelumnya," katanya.
Sultan menyampaikan keprihatinan dan dukacita kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah NTT.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan evakuasi, mendata korban, serta menginventarisasi kerusakan infrastruktur dan bangunan.
Menurut Sultan, DPD RI juga berkoordinasi untuk membantu penanganan bencana tersebut.
Empat anggota DPD RI dari daerah pemilihan NTT telah meninjau sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores.
"Saat ini empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak," katanya.
Sebelumnya, BNPB mencatat sementara sebanyak 9.290 warga masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian pascagempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan berdasarkan pemutakhiran data hingga Minggu pukul 00.00 WIB, konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka sebanyak 3.356 jiwa dan Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa.
Di Kabupaten Sikka, sebanyak 1.356 warga mengungsi di GOR Samador, sedangkan sekitar 2.000 orang mengungsi secara mandiri di 10 lokasi.
Baca juga: Kemenbud pantau aset kebudayaan pascagempa NTT
Baca juga: UMY salurkan bantuan dan mobilisasi mahasiswa bantu korban gempa NTT
Baca juga: Kedubes Australia dan Malaysia sampaikan belasungkawa gempa NTT
Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat membutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dan mempercepat pemulihan.
"Yang patut diperhatikan adalah bahwa bencana gempa bumi ini masih berlangsung dengan skala yang lebih kecil dari sebelumnya," katanya.
Sultan menyampaikan keprihatinan dan dukacita kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah NTT.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan evakuasi, mendata korban, serta menginventarisasi kerusakan infrastruktur dan bangunan.
Menurut Sultan, DPD RI juga berkoordinasi untuk membantu penanganan bencana tersebut.
Empat anggota DPD RI dari daerah pemilihan NTT telah meninjau sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores.
"Saat ini empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak," katanya.
Sebelumnya, BNPB mencatat sementara sebanyak 9.290 warga masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian pascagempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan berdasarkan pemutakhiran data hingga Minggu pukul 00.00 WIB, konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka sebanyak 3.356 jiwa dan Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa.
Di Kabupaten Sikka, sebanyak 1.356 warga mengungsi di GOR Samador, sedangkan sekitar 2.000 orang mengungsi secara mandiri di 10 lokasi.
Baca juga: Kemenbud pantau aset kebudayaan pascagempa NTT
Baca juga: UMY salurkan bantuan dan mobilisasi mahasiswa bantu korban gempa NTT
Baca juga: Kedubes Australia dan Malaysia sampaikan belasungkawa gempa NTT
