JAKARTA, KOMPAS — Warga terdampak gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, membutuhkan bantuan segera. Akses jalan terputus, jaringan komunikasi macet, listrik pun padam hampir 48 jam.
Gempa bumi dengan kekuatan M 7,7 melanda hampir seluruh wilayah di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). Salah satunya di wilayah Kabupaten Manggarai. Gempa merusak fasilitas jalan nasional dari Ruteng menuju empat kecamatan, yakni Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Reok, dan Reok Barat. Hal itu membuat kendaraan tak bisa melintas.
Jalan yang sama juga merupakan jalan yang menghubungkan Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan beberapa kabupaten lain di Flores bagian timur.
”Jalan terputus karena longsor di banyak titik. Kami sopir travel Ruteng-Reo tidak bisa jalan, kami juga masih mengungsi karena rumah hancur,” kata Anselmus (45), warga Kecamatan Reok, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Akses yang terputus itu, kata Anselmus, membuat bantuan tidak bisa disalurkan. Beberapa bantuan disalurkan menggunakan helikopter dan mendarat di lapangan bola di belakang Pasar Reok.
”Begitu bantuan datang pakai heli, ribuan orang berebut. Saya juga tidak kedapatan,” ungkap Anselmus. Salah satu kebutuhan paling mendesak adalah air bersih. Aliran listrik yang padam menyebabkan air bersih tidak berjalan.
Bantuan juga belum tersalurkan di desa-desa sepanjang jalan dari Ruteng ke Reok. Beberapa desa, seperti Desa Bajak, Wae Selung, dan desa sekitarnya masih membutuhkan bahan makanan. Selain itu, beberapa desa di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat juga membutuhkan bantuan, salah satunya Desa Barang yang tak jauh dari Pagal, pusat Kecamatan Cibal.
Jalan terputus karena longsor di banyak titik. Kami sopir ”travel” Ruteng-Reo tidak bisa jalan. Kami juga masih mengungsi karena rumah hancur.
Iren Nggala (36), warga Mata Air, Kecamatan Reok, mengatakan, seluruh toko bahan makanan pokok dan pasar terdampak sehingga masyarakat tidak bisa membeli bahan makanan. Selain itu, listrik sudah padam sejak gempa bumi yang melanda pada Sabtu pagi.
”Kami tidak bisa pakai generator set karena BBM juga tidak ada. Sinyal komunikasi juga hilang, beberapa kali hidup tapi terus hilang lagi,” kata Iren melalui pesan singkat.
Di Kecamatan Reok Barat, listrik juga padam dan belum ada bantuan yang tersalurkan. Di Desa Wangkung, Reok Barat, ratusan warga membuat posko pengungsian untuk berkumpul. Mereka mengumpulkan bahan makanan yang tersisa dari setiap rumah.
Desa itu merupakan salah satu wilayah yang paling jauh dari kota kecamatan. Jaraknya sekitar 20 kilometer dari Loce, kota Kecamatan Reok Barat, dan sekitar 35 kilometer dari Kota Reok dan pelabuhan.
Samuel Karno (40), warga Desa Wangkung, mengatakan, dirinya dan keluarga terpaksa tidur di luar rumah karena gempa susulan terus terjadi. Menurut dia, gempa susulan terjadi hampir setiap jam sejak Sabtu malam.
”Kami di sini tidak tahu apakah ada bantuan atau tidak, petugas desa juga belum bisa bergerak karena masih berusaha menyelamatkan diri dan keluarga. Kami berharap tidak ada satu desa pun yang ditinggal,” kata Samuel.
Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai hingga Minggu pukul 14.20 Wita mencatat, 4.649 warga mengungsi. Setidaknya ada 10 posko pengungsi yang disiapkan pemerintah ataupun yang dibangun atas inisiatif warga.
Hingga berita ini dibuat, Tim Penanggulangan Bencana BPBD Manggarai masih melakukan pendataan di lokasi. Banyak kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data, salah satunya akses jalan dan BBM.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dikutip dari siaran pers, mengatakan, pihaknya sudah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari sejak gempa terjadi pada Sabtu pagi. Penetapan itu dibuat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2026.
Melki Laka Lena mengatakan, pemerintah fokus pada keselamatan masyarakat. Tindakan yang diambil berupa pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendirian tempat pengungsian, serta pemulihan akses transportasi dan infrastruktur yang terdampak.
”Untuk pembiayaan penanganan tanggap darurat, pemerintah memastikan dukungan melalui APBD Provinsi NTT dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat,” katanya.
