BALIKPAPAN, KOMPAS — Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat menimbulkan kabut asap pekat yang melumpuhkan moda transportasi udara dan mengganggu kesehatan warga. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 pun dirayakan warga dengan berselimut kabut asap.
Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang, Ilham Hafizi, mengatakan, seluruh jadwal penerbangan pada Minggu (16/8/2026) terpaksa dibatalkan total di Bandara Singkawang. Langkah ini diambil setelah melihat visibilitas (jarak pandang) di bandara dan langit sekitar Kota Singkawang.
"Kami sudah berkoordinasi dengan BMKG dan pihak maskapai. Karena jarak pandang sangat terbatas akibat kabut asap, maka penerbangan hari ini terpaksa kami batalkan. Keselamatan penumpang dan awak pesawat adalah prioritas utama," ujar Ilham di Singkawang, Minggu.
Ilham menambahkan, meski biasanya kabut menipis menjelang siang, pemantauan BMKG menunjukkan tidak ada perbaikan visibilitas yang signifikan hingga sore hari. Mengenai pembatalan penerbangan ini, penumpang yang sudah memesan tiket diminta berkoordinasi dengan pihak maskapai.
Dampak karhutla juga dirasakan pengguna jalur air di Sungai Kapuas, jalur vital perahu logistik dan minyak dari Pontianak menuju Kubu Raya. Bagoes (33), warga Pontianak, mengatakan, kabut asap sangat pekat pada pagi hari, sore hari, dan malam hari.
"Jarak pandang di sungai terganggu karena sulit melihat ke kiri dan kanan. Ada perahu yang sampai menabrak tepian Sungai Kapuas," kata Bagoes, dihubungi dari Balikpapan.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat, rekapitulasi karhutla di Kalbar sampai Juni 2026 seluas 28.680,47 hektar. Angka itu sudah melebihi luas lahan terbakar akibat karhutla di Kalbar pada 2025 dengan luas 26.702,81 hektar.
Akibat karhutla yang meluas dan belum tertangani, kabut asap menyelimuti Kalbar. Hal ini membuat kualitas udara di provinsi ini memburuk.
Menurut situs iqair.com, indeks kualitas udara (AQI) di Kota Pontianak pada 16 Agustus 2026 di angka 170 atau kategori tidak sehat. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Sejumlah warga mulai mengeluhkan batuk, tenggorokan gatal, pilek, hingga demam.
"Saya sendiri sudah tiga hari ini demam dan batuk-batuk. Asapnya bahkan masuk sampai ke dalam rumah. Kalau keluar ruangan, mata perih,” kata Azmi (43), warga Kabupaten Kubu Raya.
Ia mengatakan, sekolah sudah menerapkan belajar jarak jauh karena kabut asap sudah mengancam kesehatan anak-anak. Hal ini menyulitkan beberapa anak-anak yang baru masuk tahun ajaran baru.
“Anak saya jadi kehilangan momen berkenalan dengan teman-teman baru,” keluhnya.
Di tengah kepungan kabut asap dan risiko kesehatan, sejumlah warga yang sudah menyiapkan kegiatan untuk merayakan HUT ke-81 RI terpaksa melaksanakannya dengan waktu terbatas.
Di Kota Pontianak, warga tetap menggelar perlombaan yang sudah disiapkan di luar ruangan hanya dalam jangka waktu dua jam saja. "Perlombaannya kami kurangi, asal ada saja dan ada momen kumpul warga. Kasihan anak-anak,” kata Bagoes.
Pada tahun sebelumnya, mereka menggelar aneka perlombaan dan makan bersama sejak pagi sampai pukul 12.00 WIB. Ia mengatakan, tahun ini kabut asap mengkhawatirkan warga. Saat perlombaan digelar saja, kata Bagoes, kabut asap tipis ada di sekitar warga.
Ia berharap, pemerintah menyelesaikan persoalan ini dan memproses hukum penyebab karhutla yang mengancam kesehatan warga. Ia khawatir hal ini juga berdampak pada perekonomian karena mobilitas warga terbatas.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau dan memperkuat penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, termasuk Kalbar. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memadamkan api dan sumber asap.
"Sinergi seluruh unsur pentahelix menjadi kunci utama dalam efektivitas pemadaman karhutla di wilayah," kata Berton dalam keterangan resmi.
Kementerian Kehutanan pun menerjunkan tim gabungan untuk menyidak empat perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan, tim memeriksa tata kelola usaha kehutanan dalam pencegahan karhutla.
“Pemegang izin harus benar-benar siap sebelum api muncul, bukan baru bergerak ketika kebakaran sudah terjadi,” kata Januanto.
Sementara itu, Walhi memantau titik panas di Indonesia pada 1 Januari-27 Juli 2026. Secara keseluruhan, terdapat 34.262 hotspot di Kalimantan dengan luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 33.837 hektar. Sebagian besar titik panas memiliki tingkat kepercayaan menengah hingga tinggi, yang menunjukkan tingginya potensi kebakaran.
Analisis spasial Walhi menunjukkan 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari seluruh titik panas di Pulau Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan. Sebanyak 10.739 titik berada di HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Koordinator Pengampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian, dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (29/7/2026), menyatakan, temuan tersebut memperlihatkan persoalan karhutla bukan sekadar dipicu faktor cuaca, melainkan juga lemahnya tata kelola sumber daya alam.
”Data kami menunjukkan 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Lagi-lagi data ini membuktikan akar masalah karhutla, yakni gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting, seperti gambut dan hutan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” ucap Uli (Kompas, 29/7/2026).
