CELEBESMEDIA.ID, Makassar- Sejumlah menteri akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia bersama masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri yang dijadwalkan hadir di NTT meliputi Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian (Inspektur Upacara di Manggarai Timur), dan Menteri PU Doddy Hanggodo, serta jajaran Kemenkes dan Kemensos.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda sejumlah wilayah di NTT.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan para pejabat pemerintah pusat akan dibagi ke sejumlah daerah terdampak. Mereka tidak melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan di Jakarta, melainkan bersama warga di wilayah yang tengah menghadapi dampak bencana.
“Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi),” kata Pratikno usai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dikutip dari Antara, Minggu (16/8).
Pratikno menjelaskan, penempatan sejumlah pejabat pemerintah pusat di daerah terdampak merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Para pejabat akan memastikan penanganan bencana berjalan secara langsung, terkoordinasi, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut dia, kehadiran pemerintah pusat di lokasi bencana bukan hanya untuk mengikuti rangkaian upacara HUT RI ke-81. Para pejabat juga memiliki tugas untuk mengawal berbagai persoalan yang menjadi prioritas selama masa tanggap darurat.
Pembagian tugas dilakukan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab setiap pejabat. Meski berada di lokasi berbeda, seluruh unsur pemerintah tetap menjaga koordinasi agar langkah penanganan berjalan dalam satu arah.
“Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” katanya.
Selain menempatkan pejabat di daerah terdampak, pemerintah juga memperkuat sistem koordinasi melalui posko terpadu. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat distribusi bantuan sekaligus memastikan logistik tiba di lokasi yang membutuhkan.
Posko nasional disiapkan untuk mengatur konsolidasi logistik yang berasal dari Jakarta maupun sejumlah daerah lainnya. Pengiriman bantuan tersebut dilakukan melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diteruskan ke wilayah terdampak bencana.
Pemerintah juga mendirikan posko operasional di Labuan Bajo dan Maumere. Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat.
Pratikno menilai sinkronisasi antarlembaga menjadi faktor penting agar seluruh sumber daya pemerintah dapat digunakan secara maksimal, baik dalam tahap tanggap darurat maupun proses pemulihan setelah bencana.
“Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran,” kata Pratikno.
Dalam penanganan gempa NTT, pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak.
Pada saat yang sama, pemerintah mempercepat pemulihan sejumlah infrastruktur penting yang mengalami kerusakan akibat gempa. Infrastruktur tersebut mencakup akses jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, hingga koneksi internet.
Pemulihan infrastruktur dinilai penting agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dan proses penanganan bencana tidak terhambat.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” pungkas Pratikno.
