Oleh: Azis Subekti, mahasiswa Program Doktor Hukum UAI, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Ada sebuah paradoks yang sering muncul dalam sejarah pembangunan: sebuah pemerintahan dapat bekerja semakin keras, mengalokasikan semakin besar sumber daya, melahirkan semakin banyak kebijakan, tetapi pada saat yang sama masyarakat justru semakin sulit memahami ke mana negara sedang bergerak.
Masalahnya bukan selalu karena kebijakannya keliru.
Baca Juga
Lebanon Berbeda, Pelajaran yang Selalu Gagal Dipahami Israel Selama 100 Tahun
Krisis Apache dan Dilema Ketergantungan dengan AS, Ketika Persenjataan Israel Mulai Tergerus
Dari Irak ke Iran, Mengapa Amerika Mengulangi Kesalahan Perang Panjang?
Kadang-kadang masalahnya jauh lebih sederhana sekaligus lebih berbahaya: perubahan berlangsung lebih cepat daripada kemampuan negara menjelaskannya.
Pidato pengantar RAPBN 2027 Presiden Prabowo Subianto menarik dibaca dari sudut ini. Di balik angka anggaran, target pertumbuhan, belanja negara, pembangunan rumah sakit, energi, sekolah, hilirisasi dan sederet program lainnya, sebenarnya tersimpan suatu perubahan paradigma pembangunan yang jauh lebih besar daripada yang sehari-hari terdengar dalam percakapan publik.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pidato itu membuka dengan sebuah kalimat yang secara filosofis sangat kuat: APBN adalah alat perjuangan. Ia digunakan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Bahkan setiap rupiah yang dikumpulkan negara diletakkan dalam suatu hubungan moral dengan rakyat: ia harus kembali menjadi harapan.
Kalimat itu semestinya menjadi pintu masuk untuk memahami keseluruhan pemerintahan Prabowo, sebab yang sedang dibangun bukan sekadar APBN yang lebih besar.
Yang sedang dijalankan dan terus diperkuat adalah perubahan struktur ekonomi dan sosial Indonesia.
Pidato tersebut menempatkan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi kerakyatan dan desa, pembangunan infrastruktur serta pengurangan kemiskinan sebagai klaster prioritas nasional. Penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, pertahanan-keamanan dan diplomasi ekonomi diletakkan sebagai pengungkitnya.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
