Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI meninjau lokasi gempa dengan magnitudo terbesar mencapai M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatensi pemenuhan kebutuhan dasar hingga percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Hal itu disampaikan Saan dalam rapat koordinasi (rakor) di NTT, Minggu (16/8/2026). Hadir pula dalam rapat tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Wamensos Agus Jabo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
"Nah, tapi ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari. Tadi memang sudah ada dapur umum. Nah ini ini penting juga karena semua kebutuhan dasar mereka ini kan harus terpenuhi sampai mereka nanti bisa dipastikan lebih cepat kembali ke hunian mereka masing-masing, kan lebih cepat lebih baik," kata Saan dalam rakor.
Saan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak cepat mendata kerusakan hunian para warga terdampak. Dengan begitu, pembangunan huntap dapat segera dilaksanakan sehingga para korban dapat segera meninggalkan posko-posko pengungsian.
"Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 (pengungsi) ini kan pelan-pelan bisa berkurang," ujarnya.
Lebih lanjut, Saan menekankan perlunya disepakati tenggat waktu para korban bencana dapat meninggalkan posko pengungsian.
"Sehingga kita harus udah punya tanggap waktu sampai kapan mereka bener-bener memang bisa kembali semuanya ke rumahnya masing-masing. Nah ini ini penting menurut saya. Tapi selama di pengungsian itu, itu yang harus kita pastikan kebutuhan dasarnya itu semua terpenuhi," lanjutnya.
Untuk diketahui, Satgas Galapana DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dibentuk untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran pemulihan wilayah bencana. Satgas ini juga mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu.
(fca/fca)
