Kejujuran dalam Peringatan Kemerdekaan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd)

Oleh: Martian Damanik, Wakil Pemimpin Redaksi KompasTV

KOMPAS.TV- Indonesia menyambut Hari Ulang Tahun yang ke-81, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam tradisi ketatanegaraan, setiap menyambut perayaan kemerdekaan, Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan anggota parlemen. Sejak 1968, Pidato Kenegaraan dilanjutkan dengan penyampaian Nota Keuangan serta pengantar Rancangan APBN (RAPBN).

Presiden Prabowo Subianto pun sudah berpidato, menyampaikan berbagai capaian penting dalam 21 bulan pemerintahannya. Presiden bilang, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR), hingga operasional Danantara, berjalan baik dan telah memberi manfaat bagi rakyat.

Presiden juga secara jujur mengakui masih banyak kekurangan selama memimpin karena masih ada masalah besar belum terselesaikan serta janji politik yang belum terealisasi. Kejujuran ini harus dihargai sebagai langkah perbaikan, agar semua pembantu presiden dapat bekerja secara maksimal demi kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Rupiah Menguat usai Pidato Prabowo, RAPBN 2027 Jadi Sentimen Positif

Soal program MBG misalnya, rakyat masih menunggu perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) agar anggaran besar yang dikucurkan bisa tepat sasaran dan tidak ada lagi anak-anak penerima manfaat mengalami keracunan. Hal lain, meski pidato Presiden Prabowo bilang penanganan kekeringan akibat El Nino bisa diatasi, tapi sejumlah warga di daerah masih mengalami kesulitan mendapat air bersih, bahkan memicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Kecemasan sejumlah kelompok sipil soal perkembangan kualitas demokrasi dan menguatnya peran militer, juga patut jadi masukan dan perbaikan.

Demikian pula Nota Keuangan RAPBN 2027 yang dirancang ekspansif dan berdampak nyata bagi masyarakat, harus dikawal bersama-sama pelaksanaannya. Pemerintah jangan alergi terhadap masukan saran atau bahkan kritikan. Pemerintah tak perlu malu bila target RAPBN 2027 nantinya belum capai sasaran, sepanjang tata kelola fiskal sudah dilakukan dengan baik.

Hal ini penting agar Pidato Kenegaraan Presiden dan Nota RAPBN setiap tahun, siapapun presidennya, tidak terjebak dalam retorika semata. Perkembangan teknologi dan media sosial, membuat publik bisa bersuara secara langsung membandingkan apa yang disampaikan presiden dengan kenyataan yang ada.

Baca Juga: Prabowo Sentil Korupsi MBG: Biadab, Tidak Pantas Dihormati

Karena itu presiden harus memastikan lagi laporan-laporan dari para pembantunya apaah memang sudah sesuai kenyataan atau sekedar Asal Bapak Senang (ABS). Apalagi Presiden Prabowo secara tegas dan terbuka pernah mengecam budaya Asal Bapak Senang, tentunya hal ini harus didukung dan dilaksanakan pembantunya.

Jangan sampai ada masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan, di tengah meriahnya peringatan kemerdekaan, akibat kebijakan-kebijakan yang keliru.

 

Penulis : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV