Sejumlah menteri tak akan menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ini karena beberapa anggota kabinet berada di sejumlah wilayah, salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama warga yang terdampak gempa bumi.
Keputusan tersebut adalah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan gempa berjalan secara terkoordinasi di lapangan. Salah satu yang tak ikut rapat di Istana adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
"Kami besok tidak akan berupacara di Jakarta, tapi ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah," kata Pratikno usai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8) malam dikutip dari Antara.
Pratikno mengatakan, kehadiran menteri di berbagai lokasi tak hanya untuk ikut upacara, namun juga mengawal persoalan di masing-masing wilayah.
"Kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda," kata Pratikno.
Kerusakan bangunan akibat gempa Flores (ANTARA FOTO/Mega Tokan/app/tom.)
Pratikno didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Purn Suharyanto.
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu mengatakan pemerintah telah menyiagakan posko nasional untuk konsolidasi pengiriman logistik dari Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma. Posko juga didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Sinkronisasi menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta rehabilitasi berjalan sinergis," kata Pratikno.
Menteri lain yang tak ikut upacara di Jakarta adalah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ia akan berupacara di Nabire, Papua Tengah sekaligus untuk berdialog bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dialog tersebut digelar setelah kerusuhan di Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Selasa (11/8). Kerusuhan tmenyebabkan 18 kantor pemerintahan dibakar, dirusak, atau dijarah menyusul polemik penyaluran Dana Desa.
Sinergitas lintas sektoral Kementerian HAM (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/agr)
Pigai mengatakan, dialog jadi momentum bertukar informasi mengenai pembangunan hingga kondisi keamanan di Papua Tengah. "Semua tujuannya untuk menciptakan kedamaian dan suasana yang aman menyambut 17 Agustus," kata Pigai di Nabire, Minggu (16/8).
