Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyoroti gagasan demokrasi yang disampaikan Prabowo Subianto. Mahfud membahas kembali sebuah buku yang pernah ditulis Prabowo, “Pandangan Strategis Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia”.
Berbicara dalam podcast "Terus Terang" bersama jurnalis Rizal Mustary yang tayang pada Selasa (7/4/2026), Mahfud menunjukkan buku bersampul merah. Buku cetakan 2017 itu terdiri dari 138 halaman.
Mahfud kemudian membandingkan gagasan yang dituangkan Prabowo dalam buku tersebut dengan kondisi pemerintahan saat ini. Mahfud mengutip bagian halaman 111 buku tersebut. Di sana, Prabowo menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya tengah dirusak dan "diperkosa" oleh politik uang.
"Di situ Pak Prabowo menulis bahwa kita butuh pendekar demokrasi di negeri ini. Makanya beliau berpolitik," kata Mahfud.
Dalam buku itu, Prabowo juga menegaskan bahwa demokrasi merupakan sistem bagi orang-orang yang beradab. Karena itu, menurut Mahfud, Prabowo saat itu berpandangan bahwa rakyat tidak perlu bersikap sopan terhadap pihak yang menyelewengkan demokrasi atau bersikap anti-demokrasi.
Namun, Mahfud menilai terdapat perbedaan antara gagasan tersebut dengan kondisi demokrasi saat ini. Ia menyebut iklim demokrasi pada bulan ke-18 pemerintahan Prabowo justru lebih lemah dibandingkan era sebelumnya.
Salah satu persoalan yang disoroti Mahfud adalah melemahnya fungsi check and balances dalam pemerintahan.
Menurut dia, DPR yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah kini cenderung bungkam. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan pemerintah yang disebutnya berjalan tanpa perdebatan berarti di parlemen.
Mahfud juga menyebut istilah autocratic legalism untuk menggambarkan kondisi yang dia kritik.
"Sekarang sedang terjadi apa yang disebut autocratic legalism. Hukum dibuat hanya untuk mengesahkan kehendak penguasa secara sepihak, tanpa pembicaraan memadai dengan aspirasi masyarakat," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara pemerintah dan DPR. Ia juga melihat ruang kebebasan sipil semakin menyempit.
Mahfud menyoroti melemahnya suara kampus yang menurutnya kini sulit berperan sebagai "mercusuar perbaikan", bahkan jika dibandingkan dengan situasi pada era Orde Baru.
Mahfud kemudian mengaitkan kondisi demokrasi dengan sejumlah kasus teror terhadap aktivis yang menurutnya belum tuntas. Ia menyebut pelemparan molotov ke rumah aktivis Andri Yunus, teror kepala babi, hingga penangkapan lebih dari 3.000 orang setelah kerusuhan Agustus 2025 lalu.
Baca Juga: Ahok Ceritakan Alasan Terjun ke Politik, 'Orang Kaya Tidak Akan Pernah Bisa Lawan Pejabat'
"Kasus sesimpel itu masih berkutat siapa tersangkanya. Terkesan ada upaya memutus rantai agar tidak sampai ke atas. Ini tidak bagus untuk negara, dan tidak bagus untuk presiden sendiri ke depannya," tegas Mahfud.
Bagi Mahfud, kritik terhadap pemerintahan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman atau upaya makar. Para pengkritik, menurut dia, justru dapat dilihat sebagai pihak yang mengingatkan pemerintah terhadap komitmen yang pernah disampaikan Prabowo sendiri.
Mahfud pada akhirnya mengingatkan kembali gagasan Prabowo dalam bukunya: membangun negara dengan strategi yang benar, manajemen yang baik, dan pemerintahan yang bersih.
