Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan masih ada ketimpangan dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat di Jawa Barat. Salah satunya terkait akses listrik yang hingga kini belum sepenuhnya dinikmati warga.
Dedi mengatakan, saat mulai menjabat, terdapat sekitar 500 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik.
"Ya, kan kita harus jujur tentang keadaan kita. 81 tahun merdeka, layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif. Saya berikan contoh misalnya, ketika saya menjabat, 500.000 warga Jabar enggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik," kata Dedi usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8).
Ia mencontohkan keberadaan sejumlah pembangkit energi di Jawa Barat, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namun, menurutnya, keberadaan sumber energi tersebut belum selalu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah penghasil.
"PLTA ada di sini, geothermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan ini selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi," ujarnya.
Menurut Dedi, daerah yang menjadi sumber produksi justru kerap menghadapi persoalan sosial dan ekonomi. Ia menilai pola pembagian manfaat dari sumber daya tersebut perlu diperbaiki agar masyarakat di wilayah penghasil menjadi pihak yang pertama merasakan manfaat pembangunan.
"Daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Daerah di situ ada tambang, masyarakat di situnya paling menderita. Uang bagi hasilnya geser ke tempat lain. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir tapi listriknya enggak kebagian," katanya.
Dedi menargetkan persoalan akses listrik tersebut dapat dituntaskan secara bertahap melalui realokasi anggaran. Ia menyebut penyelesaian persoalan itu dapat dilakukan dalam waktu sekitar dua tahun anggaran.
"Ya, kita harus segera terselesaikan. Kan saya bisa tuh menyelesaikan dalam waktu 2 tahun anggaran," ucapnya.
Selain listrik, Dedi menyebut infrastruktur menjadi layanan dasar lain yang harus mendapat perhatian. Ia menyoroti masih adanya wilayah dengan akses jalan yang sulit, terutama di Sukabumi, Cianjur, dan Garut.
"Infrastruktur dong. Kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan besar aja harus melewati daerah yang berliku-liku. Terutama itu pasti, kalau bicara itu pasti wilayahnya Sukabumi, Cianjur, Garut," tuturnya.
Birokrasi Jangan Terjebak FeodalismeDedi juga mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak terjebak dalam perilaku feodal. Menurutnya, birokrasi seharusnya lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan kepentingan internal pemerintahan.
Ia mengkritik penggunaan anggaran untuk kegiatan rutin yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Uangnya habisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp 300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa pun bagi masyarakat. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada," katanya.
Dedi menilai pejabat pemerintah harus mampu memberikan teladan dengan mengurangi penggunaan fasilitas dan anggaran untuk kepentingan yang tidak mendesak.
"Birokrasinya harus membenah diri. Jangan terlalu atributif, makanya saya kan tidak mengutamakan atributif," ujarnya.
Dana Bagi Hasil Tambang Akan Diarahkan ke Desa PenghasilDedi juga menyampaikan rencana mengarahkan dana bagi hasil tambang untuk pembangunan layanan dasar di desa-desa penghasil. Kebijakan tersebut, kata dia, telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan akan diarahkan dalam APBD 2027.
"Jadi Kepgub itu nanti diatur misalnya di APBD 2027. Kabupaten A ini kan dapat bagi hasil tambang paling tinggi, terutama galian C kalau kita kan. Nah, itu nanti akan kita arahkan, uang tambang itu nanti di desa itu bangun ini, bangun ini, bangun ini," katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut ditujukan agar masyarakat yang tinggal di wilayah penghasil sumber daya alam dapat memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerahnya.
Dedi menegaskan pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk listrik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
"Yang paling utama adalah pemerintah, terutama penyelenggara kegiatan keuangan daerah, itu enggak boleh abaikan layanan dasar dengan mengutamakan aspek-aspek yang bersifat rutinitas," ujarnya.
Ia berharap penataan kebijakan anggaran tersebut dapat mengurangi ketimpangan sekaligus memastikan kemerdekaan dirasakan secara nyata oleh masyarakat Jawa Barat.
