Suasana terasa khidmat saat bendera berangsur naik ke puncak tiang bambu. Para peserta upacara hormat ke bendera sembari menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Upacara di pinggir Bendungan Batang Kuranji yang belum sepenuhnya pulih dari banjir bandang itu berlangsung sederhana tetapi penuh makna.
Demikianlah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti puluhan ibu-ibu penyintas bencana di Bendungan Batang Kuranji, Jalan Gunuang Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (17/8/2026).
Selain penyintas bencana, upacara yang dipimpin Sekretaris Camat Pauh Eka Saputra dan dilatih oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat itu diikuti pula oleh puluhan anggota elemen masyarakat, seperti anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB), Lembaga Pengelola Sampah (LPS), Dubalang Kota Padang, Forum Kelurahan Kapalo Koto, dan lainnya.
“Dengan tema ‘Basurah Alam’, kita berdoa dan bermohon, semoga alam bersahabat dengan kita, dan bencana dijauhkan dari wilayah kita,” kata Sekretaris Camat Pauh Eka Saputra dalam amanatnya, Senin pagi.
Eka mengingatkan, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dengan totalitas dan penuh kebersamaan dari para pahlawan, termasuk leluhur Kecamatan Pauh. Oleh karena itu, masyarakat harus bangga dan merayakannya demi menumbuhkan jiwa empati dan patriotisme kepada negara.
Teruntuk para penyintas banjir bandang 27 November 2025 yang tinggal di hunian sementara (huntara) Kapalo Koto, Eka berharap, dengan momen HUT RI ini, masyarakat bisa bangkit dan tumbuh menuju kehidupan lebih baik di masa mendatang.
Semangat juang para leluhur merebut kemerdekaan jadi motivasi penting dalam melewati masa sulit. Daerah Pauh, kata Eka, punya para pejuang kemerdekaan, seperti Sersan Nasir, Djamaluddin Wak Ketok, rombongan Harimau Kuranji, dan Laskar Hizbullah.
“Jadi, kita semua yang ada di Kecamatan Pauh punya darah pejuang. Pejuang ini adalah orang yang pantang menyerah dan bersemangat menjalankan kehidupan, meskipun dihadang persoalan dan hambatan. Maka kita harus bangkit menuju hidup yang lebih baik, lupakan semua kesedihan,” ujar Eka.
Eka menambahkan, pemerintah akan memulai proyek perbaikan Bendungan Batang Kuranji pada akhir 2026 dan berlangsung sekitar 2-3 tahun. Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sekitar Rp 200 miliar.
Sembari berlangsungnya pembangunan infrastruktur itu, Eka mengimbau masyarakat juga membangun infrastruktur sosial. Masyarakat mesti kompak dan tidak mencari keuntungan untuk pribadi serta kelompoknya yang dapat merugikan banyak orang.
Selain menormalkan kembali sumber air masyarakat, pembangunan itu diharapkan pula mengembalikan manfaat lain dari bendungan tersebut. Sebelumnya, lokasi itu terkenal dengan Pemandian Gunuang Nago sebagai obyek wisata.
”Jaga kenyamanan di lingkungan ini. Kalau Bapak-Ibu bisa bersama menjaga kenyamanan di lingkungan ini, kami yakin tempat kita ini besok akan jadi tempat kunjungan banyak orang. Bapak-Ibu pun bisa mengupayakan UMKM-nya,” ujar Eka.
Para penyintas bencana mengikuti upacara hari kemerdekaan RI itu dengan tertib dan khidmat. Namun, meski Indonesia sudah 81 tahun merdeka, mereka yang masih tinggal di huntara dengan serba kekurangan itu belum sepenuhnya merdeka di tengah ekonomi yang makin sulit.
Memasuki bulan kesembilan setelah bencana, para penyintas bencana itu belum dapat hidup mandiri. Mereka bekerja seadanya untuk menyambung hidup. Donasi tak lagi mengalir, pencairan bantuan jaminan hidup (jadup) tersendat, biaya listrik tak lagi dibayar pemerintah, dan hunian tetap (huntap) yang dijanjikan belum juga selesai.
Delvi (36), korban bencana yang tinggal di huntara Kapalo Koto, usai upacara, mengatakan, belum semua keluarga yang tinggal di huntara mendapat bantuan jadup, padahal sebagian sudah dicairkan Februari lalu. Korban bencana dijanjikan jadup Rp 15.000 per orang per hari selama tinggal di huntara.
“Sembilan bulan sejak bencana, sebagian keluarga belum dapat jadup. Padahal, yang belum dapat ini juga membutuhkannya untuk melanjutkan hidup,” kata Delvi, yang rumahnya rusak berat akibat banjir bandang di daerah Batu Busuak, Kelurahan Kapalo Koto, dekat SMP 44 Padang.
Delvi bersama suami dan dua anaknya kini tinggal di huntara dengan serba kekurangan. Suaminya terpaksa menggarap sawah orang dengan penghasilan seadanya karena sawah mereka hanyut dibawa banjir bandang. Hingga kini, tidak ada bantuan dari pemerintah terkait sawah itu.
“Harapan di hari kemerdekaan ini, kami dapat kembali hidup mandiri. Jadup dicairkan, lahan pertanian diganti, dan kembali punya penghasilan tetap,” ujar perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga itu.
Sementara itu, Murtis (53), penyintas bencana lainnya, merasa hidupnya belum merdeka pada HUT ke-81 RI. Selain bantuan jadup tahap kedua yang belum cair, makin besarnya biaya hidup di huntara makin memberatkan.
“Kami merasa masih tertindas dengan ekonomi sekarang. Kami tinggal di huntara, biasanya listrik dibayarkan pemerintah, tetapi sejak bulan ini kami bayar sendiri,” kata Murtis, usai upacara.
Murtis menyebut, besarnya tagihan listrik memberatkan korban bencana. Huntara Kapalo Koto menggunakan listrik berdaya 5.400 VA yang digunakan 5-7 keluarga. Setiap bulan, tagihan listrik bisa mencapai Rp 1,5 juta. Jika dibagi rata, setiap keluarga mesti membayar sekitar Rp 214.000 hingga Rp 300.000 per bulan.
Janda tiga anak yang sehari-hari bekerja di sebuah kafe di kampus Universitas Andalas ini berharap segera dapat tinggal di huntap. Dengan adanya huntap, mereka dapat menata hidup dengan lebih baiak supaya bisa segera mandiri.
“Kami berharap segera mendapat huntap, sudah jenuh tinggal di sini, apalagi huntara penuh dengan sampah. Sampai kini, lahan huntap di daerah Sungkai baru disiapkan. Informasinya kami mesti tinggal di huntara sampai Lebaran tahun depan,” ujar Murtis.
Adapun Ida Eliza (48), penghuni huntara Kapalo Koto, mengeluhkan bantuan perbaikan rumah yang tidak kunjung datang. Padahal, nama Ida bersama sepuluh keluarga terdampak banjir bandang lainnya di Jalan Irigasi, Kelurahan Koto Luar, sudah masuk SK Wali Kota Padang sebagai penerima bantuan senilai Rp 15 juta.
“Kami sudah dapat (bantuan secara simbolis), tanda tangan, buat buku rekening, tetapi kenyataannya tidak kunjung dapat bantuan perbaikan rumah. Kami terdata di SK wali kota, menunggu, tapi pas pencairan nama kami hilang,” kata Ida, yang mengenakan setelan merah-putih saat upacara.
Hingga kini, kata Ida, tidak ada kejelasan soal bantuan tersebut. Mereka bertanya secara berjenjang ke pemerintah, dari kelurahan hingga Pemkot Padang. “Namun, dioper-oper saja kami,” kata ibu tiga anak itu.
Sekretaris Camat Pauh Eka Saputra yang baru dua bulan menjabat mengarahkan jurnalis menanyakan itu ke Kepala Seksi (Kasi) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib) Kecamatan Pauh Hendri Yoza.
Kasi Trantib Kecamatan Pauh Hendri Yoza menyebut, pemerintah kecamatan sudah mendata semua masyarakat terdampak banjir bandang 27 November 2025 dan bencana susulannya. Data pun dikirim untuk diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan BPBD Kota Padang.
“Kemudian, kami hanya menerima hasil verifikasi dari Dinas Perkim dan BPBD mana yang rusak ringan, sedang, dan berat. Wewenang kami hanya sampai di situ,” kata Hendri.
