PDI Perjuangan menyambut baik pernyataan Prabowo Subianto Presiden yang menyebut arah kebijakan ekonominya, Prabowonomics, berlandaskan semangat Marhaenisme.
Namun, apresiasi tersebut disertai peringatan keras yakni Marhaenisme tidak boleh berhenti sebagai jargon politik tanpa pembuktian melalui kebijakan yang benar-benar mengubah kehidupan rakyat kecil.
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDIP menyampaikan hal itu seusai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Hasto mengatakan, PDIP menghargai ketika Prabowo Presiden kembali menggaungkan Marhaenisme sebagai landasan pemikiran ekonomi.
Menurutnya, Marhaenisme bukan sekadar istilah, melainkan asas perjuangan yang memiliki konsekuensi terhadap arah kekuasaan dan kebijakan negara.
“Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Presiden Prabowo juga menggaungkan itu untuk menegaskan tentang watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat banyak,” kata Hasto.
Namun, Hasto menegaskan, penggunaan istilah Marhaenisme harus diikuti dengan keberpihakan yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat, terutama petani dan pekerja kecil.
Menurut dia, ukuran keberhasilan sebuah konsep ekonomi bukan terletak pada seberapa kuat istilah tersebut digaungkan, melainkan pada sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memperkuat alat produksi dan kedaulatan ekonomi rakyat.
“Ketika kita berteriak ‘Marhaenisme’, maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa. Itu yang harus dijabarkan,” tegas Hasto.
Ia menilai keberpihakan kepada petani harus menjadi salah satu indikator utama apabila semangat Marhaenisme benar-benar hendak diterapkan dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo.
Hasto menyoroti pentingnya penguatan kepemilikan dan akses terhadap alat produksi. Bagi petani, kata dia, keberpihakan tidak cukup diwujudkan melalui bantuan atau program jangka pendek, tetapi harus menyentuh persoalan struktural seperti akses terhadap tanah, teknologi pertanian, mekanisasi, hingga ketersediaan benih unggul hasil karya dalam negeri.
Di sisi lain, PDIP menyatakan lebih memilih istilah Indonesianomics untuk menggambarkan konsep ekonomi yang berakar pada ideologi dan kepentingan nasional Indonesia.
Hasto berpandangan, fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila, UUD 1945, serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam kerangka mewujudkan cita-cita Trisakti.
Karena itu, menurutnya, konsep ekonomi nasional tidak seharusnya terlalu bertumpu pada pencitraan atau pemberian label baru.
“Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan orang per orang,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memperkuat produksi rakyat dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki,” tegasnya.
Hasto juga mengingatkan bahwa rakyat pada akhirnya akan memberikan penilaian berdasarkan hasil kerja pemerintah, bukan berdasarkan nama atau label sebuah konsep ekonomi.
“Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan,” pungkas Hasto. (faz/iss)
