Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta sejarah Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno ditegakkan dengan jujur. Dia menilai pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sejarah yang menyangkut ayahnya tersebut.
Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama kader PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Advertisement
Megawati mengatakan keluarga Bung Karno telah berjuang selama 57 tahun untuk pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno.
Menurut Megawati, pencabutan ketetapan tersebut memang penting. Namun, persoalan sejarah tidak berhenti setelah ketetapan itu dicabut.
“Yang lebih penting adalah bagaimana nurani sejarah itu. Sebab sejarah bukan hanya kumpulan tanggal, nama, dan keputusan politik. Sejarah adalah ingatan bangsa,” kata Megawati.
Dia menegaskan pelurusan sejarah bukan untuk membuka luka lama atau membangkitkan kebencian. Menurutnya, sejarah harus dilihat secara jujur agar generasi berikutnya tak mewarisi ketidakjujuran.
“Hari ini setelah 81 tahun Indonesia merdeka, saya ingin mengatakan dengan tenang, dengan jernih, dan dengan penuh tanggung jawab, kita harus berani melihat persoalan sejarah itu dengan kejujuran,” ujarnya.
Megawati juga menyinggung masa sulit yang dialami Bung Karno. Menurut dia, sang proklamator pernah menjalani 12 tahun penjara dan pengasingan pada masa kolonial, dua tahun pengasingan pada masa revolusi fisik, serta empat tahun tahanan rumah pada masa Orde Baru.
