jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyayangkan terjadi insiden di Masjid Baiturrahman pada Sabtu (15/8) kemarin, ketika dilaksanakan Peringatan Hari Damai Aceh.
"Ketika peringatan Hari Damai Aceh dilakukan dengan khidmat, kemudian muncul aksi provokasi dengan pengibaran bendera di luar bendera Merah Putih," kata Hasto kepada awak media, Senin (17/8).
BACA JUGA: Ricuh Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh, DPRA Konsultasi dengan Kemendagri
Diketahui, terjadi aksi penurunan bendara Merah Putih di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, ketika peringatan hari damai.
Namun, Hasto di sisi lain menyoroti aksi represif hingga terdengar letusan senjata di area masjid menyikapi penurunan bendera.
BACA JUGA: Pernyataan Menko Polkam Djamari Chaniago soal Eskalasi Sosial di Aceh dan Papua
"Berbagai bentuk tindakan represif apalagi terjadi letusan senjata di masjid, di tempat yang seharusnya disucikan, disakralkan, tidak boleh terjadi," lanjut alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Hasto mengatakan aparat keamanan seharusnya mengedepankan komunikasi ketimbang cara-cara kekerasan.
BACA JUGA: Soal Eskalasi di Aceh, Legislator: Disikapi Bijak, Rakyat Hidup Dalam Keadaan Berat
?"Seluruh aparat keamanan harus berkepala dingin, mengedepankan dialog, penegakan hukum," katanya.
Misalnya, ujar dia, aparat berdialog dengan pengurus Masjid Baiturrahman terkait penurunan bendera Merah Putih.
?"Aparat keamanan seharusnya melakukan dialog dengan menghubungi Imam Masjid Baiturrahman dan kemudian meminta untuk bendera yang dikenal di Indonesia adalah bendera Merah Putih sebagai lambang kedaulatan sang saka Dwi Warna," ujarnya.
Hasto mengatakan aparat harus melihat aspek sosiologis menyikapi berbagai reaksi rakyat, tidak hanya di Aceh, tetapi Papua dan Kalimantan.
Politikus kelahiran Yogyakarta itu mengatakan munculnya aksi-aksi kritis di daerah kerap kali dipicu oleh komunikasi yang tersumbat.
Termasuk, kata Hasto, suara kritis biasanya muncul akigat rasa ketidakadilan yang belum terselesaikan lewat kebijakan pemerintah.
?"Siapa tahu hal tersebut terjadi akibat kebuntuan proses komunikasi, ketidakadilan yang tidak diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan dan melalui penegakan hukum. Ini yang seharusnya dilihat," tutur dia.
?Hasto juga menggarisbawahi pentingnya pemerintah betul-betul mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat, terutama terkait pemerataan kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam.
?"Aspirasi rakyat harus didengarkan melalui dialog karena PDIP meyakini berbagai persoalan ketidakadilan, persoalan pengelolaan kekayaan alam yang tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat, itu yang menjadi alasan pokok mengapa muncul suara-suara kritis yang menggugat ketidakadilan. Inilah yang harus didengarkan termasuk oleh PDIP," katanya.
Hasto mengajak semua elemen bangsa, termasuk kader PDIP untuk tetap berdiri teguh menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
?"Siapa pun tidak berhak untuk mengganggu kedaulatan kita," ucapnya. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
