Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu tak hanya mendapat sorotan terkait program dan arah kebijakan pemerintah. Sejumlah kalangan juga memberikan catatan terhadap isu yang dinilai belum mendapat perhatian cukup, khususnya menyangkut kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan (nakes).
Salah satu kritik datang dari Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N Suparman. Ia menilai pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan maupun renovasi fasilitas. Menurutnya, kualitas pelayanan publik juga sangat bergantung pada kondisi orang-orang yang berada di garis depan.
Guru dan tenaga kesehatan menjadi dua kelompok yang menurut Herman seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar. Ia pun menyayangkan persoalan kesejahteraan kedua profesi tersebut tidak menjadi bagian penting dalam pidato Presiden.
"Presiden sama sekali tidak menyinggung gaji atau kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan," kata Herman dalam keterangannya, dikutip Senin (17/8/2026).
Baca Juga: Gaji Guru Naik Usai Anggaran Pendidikan Ditambah Rp100 Triliun? Purbaya: Belum, Tapi...
Herman menilai pendidikan dan kesehatan memang semestinya ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun bangsa. Namun, investasi tersebut tidak sebatas mendirikan atau memperbaiki gedung sekolah maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan manusia yang menjalankan layanan tersebut setiap hari.
"Padahal kalau mau tempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi untuk kejayaan bangsa, kita tidak hanya bicara renovasi sekolah. Tetapi kita harus bicara kesejahteraan dan juga gaji dari manusia yang menjalankannya, yaitu guru dan tenaga kesehatan," ujar Herman.
Ia mempertanyakan mengapa isu kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan tidak mendapatkan penekanan yang sama dengan profesi lain yang disebut dalam pidato Presiden.
Baca Juga: Masyarakat Siap-siap! Purbaya Bakal Pungut Pajak Baru Jika Hal Ini Terjadi
Herman secara khusus menyoroti ketika Prabowo membicarakan persoalan gaji hakim. Baginya, perhatian terhadap kesejahteraan hakim memang bukan sesuatu yang keliru, tetapi pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap profesi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Menariknya, Presiden hanya menyinggung gaji hakim. Bukannya tidak penting, tetapi pertanyaannya adalah, kenapa gaji guru dan tenaga kesehatan tidak ditempatkan pada isu yang sama?" ungkapnya.
"Kalau mau bicara kejayaan bangsa, jangan lupakan tiga hal. Sejahterakan guru, sejahterakan tenaga kesehatan, dan perkuat pemerintah daerah," tambah Herman.
