jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut wacana kewarganegaraan ganda terbatas harus diterapkan secara selektif.
Diketahui, Indonesia menjadi negara yang menganut asas kewarganegaraan tunggal seperti tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2006.
BACA JUGA: Reaksi Cornelis Tentang Polemik Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih, Tegas!
"Tentu masalah ini tidak mudah, ya. Jadi, kalau pun dibuka seperti itu, opsi itu nanti sifatnya sangat selektif," kata Kholid ditemui di kantor DPTP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (17/8).
Kholid menyebut rakyat yang bisa memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hanya mereka dengan talenta tertentu dan dibutuhkan negara.
BACA JUGA: APAB Gelar Webiner Terkait Kewarganegaraan Ganda Bagi Keluarga Perkawinan Campuran, Apa Hasilnya?
"Ya, untuk apa? Demi talenta-talenta yang luar biasa yang dibutuhkan untuk Republik ini," ujarnya.
Kholid mengaku bisa menangkap niat baik dari wacana kewarganegaraan ganda terbatas yang digulirkan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni demi kemajuan bangsa.
"Kata kuncinya itu selektif atau sangat terbatas," katanya.
Dia kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan DPR membentuk Pansus menyikapi revisi aturan agar wacana kewarganegaraan ganda terbatas diwujudkan.
"Nah, nanti dilihat di DPR, ya. Nanti lihat bagaimana di DPR, ya. Tentu itu kami mendengar dari pemerintah seperti apa. Nanti baru DPR," ujar Kholid.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan wacana kewarganegaraan ganda terbatas saat Pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
"Hari ini, saya sampaikan ke dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi-kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bagi bangsa Indonesia," kata dia.
Prabowo mengatakan Indonesia punya banyak putra-putri terbaik yang tinggal di luar negeri dan menjadi ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet terutama pemain bola, hingga profesional kelas dunia.
Kepala negara menyebut sebagian dari mereka terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian di luar negeri.
"Tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan untuk berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," ujar Prabowo. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan
