JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi kericuhan antara masyarakat dengan aparat keamanan dalam peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Baiturrahman, Sabtu (15/8/2026) lalu.
Hasto menilai aparat keamanan harus melakukan pengamanan dan penertiban di masyarakat dengan kepala dingin. Dia juga meminta aparat memperhatikan konteks peristiwa ketika melakukan penindakan.
"Kita termasuk aparat keamanan juga harus berkepala dingin, juga harus melihat konteks," kata Hasto dilaporkan tim liputan KompasTV, Senin (17/8/2026).
"Karena sebelumnya, PDI Perjuangan menerima laporan ketika banyak hal-hal positif dilaporkan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat sepertinya berjalan dengan baik-baik saja, di lapangan ternyata juga tidak berjalan dengan baik sebagaimana dilaporkan kepada Bapak Presiden."
Baca Juga: Peringatan Hari Damai Aceh Ricuh, Yusril Minta Semua Pihak Jaga Kondusivitas
Hasto menilai gejolak di Aceh adalah akumulasi dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan ketidakadilan tersebut harus dicari akarnya dan diselesaikan melalui musyawarah.
Politikus kelahiran Yogyakarta itu mencontohkan, salah satu masalah yang dialami daerah adalah dampak pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Hasto menekankan, ketika masyarakat mengungkapkan ekspresi kritis atas persoalan yang dialaminya, seharusnya pihak berwenang menjembatani untuk berdialog.
"Peristiwa di Aceh itu sebenarnya kan terjadi dalam upaya untuk memperingati perdamaian di Aceh. Suasana kebatinan seharusnya adalah perdamaian itu," kata Hasto.
"Ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan suatu kritik, mekanisme di tempat ibadah kita bisa bertemu dengan pimpinan di masjid tersebut, kemudian dialog, bukan langsung penanganan-penanganan yang kemudian akhirnya menciptakan suasana yang panas. Tempat ibadah juga harus kita hormati."
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa perdamaian berharga sangat mahal. Sehingga, semua pihak diharapkan menjaga perdamaian dan mengedepankan dialog.
Menurutnya, bisa jadi ekspresi masyarakat berasal dari ketidakadilan yang selama ini tidak terselesaikan.
"Sikap PDI Perjuangan, karena perdamaian itu juga sangat mahal, kita ini negara yang menyelesaikan persoalan dengan dialog dengan musyawarah, maka langkah-langkah itu harusnya dilakukan," kata Hasto.
Sebelumnya, kericuhan terjadi saat aparat berupaya membubarkan massa yang memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Aparat berupaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera Bulan Bintang.
Usai kericuhan tersebut, pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan pertemuan. Pemerintah Aceh dilaporkan sepakat untuk meminta kepastian hukum ke pemerintah pusat tentang pengibaran Bulan Bintang.
"Perlu keputusan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri, apakah Bendera Bulan Bintang boleh dinaikkan atau tidak. Kalau boleh ya boleh dan kalau tidak ya tidak," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.
Baca Juga: Arahan Tegas Menko Polkam: Hormati Simbol Negara dan Jaga Perdamaian di Aceh
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- aceh
- hari damai aceh
- kericuhan aceh
- hasto kristiyanto
- hasto pdip
- bendera bulan bintang
