Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pemerintah akan mengawal kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Nusron menyampaikan kepastian tersebut seusai menghadiri Peluncuran Transformasi Layanan dan Organisasi Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Nusron, kesiapan lahan pembangunan huntap akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah terdampak gempa NTT.
Ia menjelaskan, penyediaan lahan untuk hunian tetap maupun hunian sementara atau huntara merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana alam.
"Setiap ada huntap maupun huntara, pasti kita akan menyediakan lahan yang available di sana. Ya kan, karena ini sekali lagi juga hak dasar rakyat membutuhkan tempat tinggal," kata Nusron.
Nusron menegaskan masyarakat terdampak tidak boleh menanggung beban dan kerugian yang semakin besar akibat bencana yang mereka alami.
Karena itu, pemerintah akan memastikan tersedia lahan yang dapat digunakan untuk mendukung relokasi masyarakat sekaligus proses pemulihan pascabencana.
"Jangan sampai dia (masyarakat terdampak gempa) dirugikan, menderita akibat bencana. Pasti akan kita siapin (lahan huntap)," ujarnya.
Pemerintah Prioritaskan Tanggap DaruratMeski telah memastikan kesiapan lahan, Nusron mengatakan pemerintah saat ini belum memasuki tahapan pembangunan huntap karena penanganan bencana masih berfokus pada masa tanggap darurat.
Pada tahap tersebut, pemerintah memprioritaskan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
Kebutuhan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain makanan, obat-obatan, selimut, tempat pengungsian, serta berbagai bentuk dukungan langsung yang diperlukan masyarakat terdampak.
"Tapi kan ini tahapnya belum ke sana. Tahapnya kita hari ini adalah mitigasi tanggap darurat dulu. Ya kan? ini yang penting bagaimana obat-obatan, bagaimana pengungsian, bagaimana makan mereka, bagaimana selimut mereka hari ini," tegas Nusron.
Pembahasan lebih lanjut mengenai pembangunan hunian tetap dan penyediaan lahannya akan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Setelah itu, pemerintah akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari proses pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak gempa NTT.
Kementerian PKP Siapkan Pembangunan HuntapSebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyatakan pemerintah akan membangun hunian tetap bagi masyarakat terdampak gempa di NTT.
Pembangunan huntap tersebut direncanakan mulai dilakukan dalam waktu dekat meskipun penanganan bencana saat ini masih berada dalam tahap tanggap darurat.
Untuk mempersiapkan pembangunan tersebut, Kementerian PKP telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Kementerian PKP juga melakukan koordinasi secara internal dengan balai-balai yang berada di daerah.
Koordinasi turut dilakukan dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat persiapan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Seluruh koordinasi tersebut diarahkan agar pembangunan huntap dapat dipersiapkan secara tepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat korban gempa di NTT.
