Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia meminta otoritas daerah dapat melakukan pendataan terdapat kerusakan rumah warga akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Manggarai Timur, Nusantara Tenggara Timur (NTT).
Bahkan, Presiden RI, Prabowo Subianto secara langsung meminta jajaran Kabinet Merah Putih dan instasi terkait untuk terjun ke lapangan meninjau kondisi wilayah dan warga terdampak gempa bumi.
"Presiden sudah memerintahkan jajaran kabinet merah putih untuk turun langsung ke lapangan, informasi yang kita dapatkan di lapangan akan langsung jadi bahan masukan untuk segera ditindaklanjuti," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Senin (17/8/2026).
- Kemendagri
Tito mengatakan pemerintah pusat bakal menggelontorkan dana perbaikan rumah warga terdampak bencana gempa bumi dengan tiga kategori yakni rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp70 juta.
Kendati demikian, Tito meminta agar pemerintah daerah (Pemda) setempat dapat melakukan pendataan secara cepat dan akurat dengan turut mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kapolres setempat.
"Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," katanya kala meninjau lokasi dan mendistribusikan bantuan dan santunan terhadap ahli waris korban meninggal dunia.
Sementara, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA menekankan jika pemerintah selalu merespons bencana yang terjadi.
Ia memastikan langkah koordinasi penanganan bencana hingga tahap pemulihan dapat berjalan efektif di tingkat daerah.
Menurutnya koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemda merupakan bagian penting dalam mempercepat respons terhadap kondisi masyarakat terdampak.
"Percayalah, negara hadir.Pemerintah senantiasa berada di tengah masyarakat untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan kehidupan warga kembali pulih," ungkap Safrizal.(raa)
