Mengapa Megawati dan SBY Tidak Mengikuti Upacara HUT Ke-81 RI di Istana?

Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memimpin upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT Ke-81 RI. Upacara digelar di halaman Masjid At-Taufiq Sekolah Partai, Jakarta, Senin (17/8/2026) pagi.

Pada kesempatan tersebut Megawati mengajak masyarakat mendoakan korban gempa NTT. Ajakan ini disampaikannya saat mengheningkan cipta dalam upacara tersebut.

”Marilah kita mengucapkan doa bersama, terutama untuk daerah Nusa Tenggara Timur, terutama Flores. Kita doakan supaya mereka yang telah mengalami musibah untuk menguatkan dirinya,” kata Megawati.

Megawati juga mendoakan keluarga korban yang ditinggalkan agar diberi kekuatan. ”Bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh mereka-mereka yang terkena musibah gempa, kita doakan untuk mendapatkan tempat selayaknya di sisi Allah,” ujar Megawati.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan ketidakhadirannya dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). Pasalnya, ia harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rochester, Amerika Serikat. Meski demikian, ia menyampaikan ucapan dirgahayu RI sekaligus sederet pesan, khususnya bagi pemerintahan Prabowo Subianto, di momentum HUT Ke-81 RI ini.

Melalui keterangan video yang dicuplik pada Senin, SBY menyampaikan tengah berada di Rochester karena harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan rutin di Mayo Clinic sebagai tindak lanjut pascaoperasi pengangkatan prostat pada 2021. Oleh karena itu, SBY tidak bisa ikut dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka.

Meski tengah berada di luar negeri, SBY tetap mencermati agenda-agenda kenegaraan di Tanah Air, terutama pidato Presiden Prabowo saat menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta nota keuangannya di Rapat Paripurna DPR, Jumat (14/8/2026). Dari analisisnya terhadap RAPBN, ia melihat agenda pembangunan pemerintah tahun depan semakin baik, jelas, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Beragam unsur masyarakat sipil bersama warga dan petani di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menggelar upacara rakyat di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Upacara tersebut digelar sebagai simbol gerakan rakyat yang mengharapkan perubahan dan perbaikan bagi Indonesia setelah 81 tahun merdeka.

Pada Senin (17/8/2026), berbagai unsur masyarakat sipil berkumpul bersama petani dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar upacara rakyat di Bukit Selo Montro. Bergabung pula beberapa tokoh dari Kabinet Bayangan, Konferensi Republik, Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD), Koperasi Indonesia Baru, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Lokasi Pati dipilih karena menjadi salah satu titik yang warganya bersatu untuk mengupayakan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya. Sebab, pemerintah sesungguhnya adalah pengelola, penerima mandat rakyat, bukan penguasa yang bisa bertindak tanpa kehendak rakyat.

Memasuki usia ke-81 kemerdekaan RI, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan penyelenggara negara agar tidak berjalan sendiri dan memonopoli kekuasaan. Pesan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam refleksi kebangsaan bertajuk ”Indonesia Milik Bersama” guna memperingati HUT Ke-81 RI, Senin (17/8/2026).

Menurut Haedar, tidak boleh ada pihak yang merasa mampu menyelesaikan berbagai tantangan bangsa seorang diri. Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu membawa Indonesia mencapai tujuan nasional, yakni menciptakan kemakmuran menyeluruh dalam kerangka keadilan sosial.

Adapun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerukan agar kemerdekaan dimaknai sebagai tonggak peradaban untuk menyuarakan kemanusiaan di panggung global. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pesan kebangsaannya tersebut melalui tayangan video yang diunggah di kanal TV Nahdlatul Ulama.

Yahya memandang Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan sekadar momentum kebangsaan, melainkan sebuah tonggak sejarah peradaban bagi umat manusia. Semangat proklamasi diyakini mengusung visi universal tentang penolakan terhadap segala bentuk penindasan di muka bumi.

Pidato kenegaraan Presiden menjelang peringatan Hari Kemerdekaan menjadi cerminan cara pemerintah membaca keadaan bangsa, menentukan persoalan yang dianggap paling mendesak, dan menjelaskan arah yang hendak ditempuh negara. Jika dibaca lintas pemerintahan, pidato Presiden juga memperlihatkan bagaimana makna kemerdekaan terus berubah mengikuti persoalan yang dihadapi Indonesia.

Tradisi pidato kenegaraan sudah berlangsung sejak Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Presiden Sukarno berbicara tentang berdikari dan kemampuan bangsa menentukan nasib sendiri, Soeharto menerjemahkan kemerdekaan melalui pembangunan dan stabilitas, sementara pemerintahan setelah Reformasi memperluasnya melalui demokrasi, kesejahteraan, pemerataan, dan transformasi ekonomi. Pada masa Prabowo, gagasan tersebut kembali dipertemukan dengan isu kedaulatan melalui pangan, energi, sumber daya alam, dan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Oleh karena itu, pidato kenegaraan dapat dibaca sebagai peta perjalanan Indonesia. Setiap presiden mewarisi persoalan dari pemerintahan sebelumnya, tetapi menghadapi konteks yang berbeda sehingga menentukan prioritas baru. Dari rangkaian tersebut terlihat bahwa kemerdekaan bukan tujuan yang selesai pada 17 Agustus 1945, melainkan pekerjaan yang terus didefinisikan ulang sesuai tantangan zaman.