Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta menghapus denda tunggakan pajak daerah.
Kebijakan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak daerah.
Fandi Akhmad Yani, Bupati Gresik, mengatakan keringanan tersebut menjadi bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan ini juga sekaligus menjadi momentum memperkuat kesadaran warga untuk membayar pajak.
“Momentum kemerdekaan ini kami manfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kami berharap keringanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya usai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gresik, Senin (17/8/2026), seperti dilaporkan Antara.
Yani menjelaskan, Pemkab Gresik memberikan diskon 20 persen PBB-P2 untuk ketetapan pajak Rp0 hingga Rp1 juta. Keringanan ini berlaku mulai 17 Agustus hingga 17 September 2026.
Selain itu, Pemkab Gresik juga memberikan diskon 50 persen BPHTB untuk perolehan hak karena waris, serta hibah dari orang tua kepada anak. Program tersebut berlaku mulai 17 Agustus hingga 16 Oktober 2026.
“Masyarakat juga mendapatkan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah dan berlaku pada periode yang sama,” katanya.
Yani menambahkan, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk gotong royong untuk membangun Gresik,” katanya.
Pemkab Gresik mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama periode yang telah ditetapkan dan tidak menunda pembayaran kewajiban pajaknya.(ant/iss/ham)
