JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menegaskan, keselamatan anak-anak di NTT tetap merupakan prioritas utama, tanpa mengesampingkan hak pendidikannya.
"Banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan," ujar Lalu dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Baca juga: Untuk Saudaraku di NTT, Menggali Asa dari Reruntuhan
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta mendata kerusakan sekolah akibat gempa yang terjadi di NTT.
Pemerintah pusat dan daerah diminta menyediakan ruang belajar sementara agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti.
Di sisi lain, ia juga mendorong percepatan pencairan anggaran untuk penanganan sekolah di daerah terdampak gempa.
"Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memberikan dukungan kepada guru serta siswa yang terdampak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat," ujar Lalu.
Baca juga: Menhan Sjafrie Salurkan Bantuan 20,9 Ton, Bertolak ke NTT Pakai A400M
Dalam proses rehabilitasi dan pembangunan sekolah, ia menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan.
Anggaran yang dialokasikan pemerintah, tegas Lalu, harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk kepentingan pemulihan pendidikan di NTT.
"Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Baca juga: Gempa NTT: Percepat Distribusi Logistik hingga RS Lapangan Disiapkan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada 253 sekolah yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu.
Berdasarkan data per 16 Agustus 2026, sebanyak 253 sekolah itu terdiri dari 199 sekolah jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB yang menjadi kewenangan kabupaten.
Kemudian ada juga 54 sekolah jenjang SMA/SMK/SLB yang merupakan kewenangan provinsi. Jumlah tersebut termasuk Ruang Kelas Baru hasil Revitalisasi 2026 seperti SDN Wae Wulan dan SDI Lengko Randang.
Sedangkan Kabupaten Manggarai merupakan wilayah dengan kerusakan terparah, yakni 104 sekolah dari berbagai jenjang, diikuti Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 52 sekolah.
Baca juga: Mendagri Ungkap Prioritas Pemerintah Dorong Pemulihan Pascagempa Berbasis Data di NTT
Di Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 Sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah dan Manggarai Barat 23.
"Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melalui keterangan tertulis, Senin (17/8/2026).
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
