Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah belum memutuskan menerima bantuan dari negara lain untuk penanganan darurat gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah masih mampu menangani kebutuhan masyarakat terdampak dengan sumber daya yang tersedia.
Prasetyo mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan penanganan bencana di lapangan setiap hari. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kebutuhan utama masyarakat terdampak sejauh ini masih dapat dipenuhi pemerintah.
“Belum ya. Nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan lakukan setiap hari memonitor teman-teman di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (18/8/2026).
- Setpres
Menurut Prasetyo, kemampuan pemerintah menangani situasi darurat tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan logistik, tetapi juga penyediaan tempat bagi warga yang harus mengungsi. Pemerintah juga mulai menyiapkan skema pemulihan hunian bagi masyarakat terdampak.
“Baik kebutuhan logistik, apa pengungsian, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik Huntara (hunian sementara) maupun Huntap (hunian tetap) itu pun sudah dalam proses diidentifikasi,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses pendataan kerusakan akibat gempa yang masih berlangsung di sejumlah wilayah NTT.
Gempa Magnitudo 7,7 yang berpusat di Mbay, Kabupaten Nagekeo, terjadi pada 15 Agustus 2026 dan berdampak ke sejumlah kabupaten.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT mencatat sebanyak 7.968 rumah warga mengalami kerusakan hingga 17 Agustus 2026. Selain rumah, sebanyak 744 fasilitas umum dan infrastruktur juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Kepala BPBD NTT Mahadin Sibarani mengatakan angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring pendataan serta verifikasi di lapangan.
“Pendataan kerusakan masih terus dilakukan di kabupaten terdampak. Angka ini merupakan data yang sudah masuk dan diverifikasi sampai batas waktu pelaporan,” katanya, Selasa (18/8/2026).
Jumlah kerusakan yang tercatat saat ini meningkat signifikan dibandingkan laporan situasi pada 15 Agustus 2026. Peningkatan tersebut salah satunya terjadi karena cakupan pendataan semakin luas di wilayah yang terdampak gempa.
Tim di lapangan terus melakukan verifikasi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Manggarai, Ngada, Nagekeo, dan Sikka.
