jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Kementerian Hukum terus memperkuat tata kelola di tengah transformasi birokrasi dan perkembangan teknologi pemerintahan.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan Kementerian Hukum menjadi fondasi penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
BACA JUGA: MA 14 Tahun Raih WTP, BPK Dorong Menuju Government 5.0
Hal tersebut disampaikan Nyoman saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta.
Menurut dia, perubahan dalam tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan. Hasil pemeriksaan juga harus mampu mendorong perbaikan sistem dan memberikan dampak bagi masyarakat.
BACA JUGA: Menjelang Sidang Tahunan, Pimpinan MPR Sambangi BPK
“Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Selasa (18/8).
Dia menyebut sejumlah capaian Kementerian Hukum, seperti reformasi birokrasi, inovasi layanan publik, keterbukaan informasi, dan kerja sama internasional, sebagai bagian dari proses transformasi kelembagaan.
BACA JUGA: BPK Ungkap Pekerjaan Rumah Kementerian ESDM di Balik Raihan WTP 2025
Namun, tantangan baru muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan digitalisasi pemerintahan.
Nyoman menilai pemerintah perlu mulai mengintegrasikan pendekatan Government 5.0 dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Pemanfaatan artificial intelligence (AI) juga dinilai dapat mendukung analisis data dan memperkuat kerja sama lintas sektor.
“Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG,” katanya.
BPK melihat penerapan transformasi digital masih menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya, kesenjangan kematangan digital, data pemerintah yang masih terfragmentasi, keterbatasan talenta AI, kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, serta kebutuhan memperkuat integritas dan kolaborasi.
Selain memberikan apresiasi, BPK juga menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pemeriksaan 2025.
Rekomendasi BPK meliputi penguatan pengendalian intern, perbaikan pengelolaan aset negara dan penerimaan negara, penyempurnaan proses pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola di masing-masing entitas,” tutur Nyoman.
Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan perbaikan tidak berhenti pada administrasi, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penguatan organisasi.
Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta jajaran BPK dan tim pemeriksa. (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator PFM Desak BPK Segera Terbitkan Audit Kerugian Negara, Jangan Hambat Penetapan TSK Korupsi DPR PBD
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
