jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada Selasa (18/8/2026).
Sebelum bertolak ke lokasi aksi, ratusan mahasiswa UI berkumpul di lapangan parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.
BACA JUGA: Atlet Angkat Besi Depok Sabet Medali Perak di Walikota Cup Max Out 2026
Mereka terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam yang dipadukan dengan almamater kuning.
Berdasarkan pantauan di lokasi, para mahasiswa kemudian berangkat menuju Jakarta menggunakan angkutan kota (angkot).
BACA JUGA: Ludo Manusia Meriahkan HUT ke-81 RI di Pondok Sukmajaya Permai Depok, 16 Tim Ikut Bertanding
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan massa mahasiswa UI yang mengikuti aksi mencapai sekitar 500 orang.
Jumlah tersebut disebut bertambah dengan kehadiran mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi lainnya.
BACA JUGA: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Disertai Petir, Ini Prakiraan Cuaca Jawa Barat 16 Agustus
"Mahasiswa UI ada sekitar 500 massa, ditambah mahasiswa dari kampus lain kurang lebih 1.000 mahasiswa," ujar Yatalathof.
Menurut Yatalathof, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang mengusung tema "merebut kemerdekaan".
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.
Mahasiswa juga menyerukan penghentian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendorong pelaksanaan reforma agraria.
Selain itu, mereka menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
"Wujudkan reforma agraria sejati. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM," kata Yatalathof.
Tuntutan lainnya adalah evaluasi total terhadap proyek strategis nasional (PSN) serta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mahasiswa juga menyoroti isu pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka meminta pemerintah mengembalikan otonomi daerah.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Soroti Peran TNI-Polri di Ruang Sipil
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan agar represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil dihentikan.
Mereka juga menyerukan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Yatalathof menilai keberadaan Yon TP mengingatkan pada konsep dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Menurut dia, konsep tersebut pada masa lalu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
"Yon TP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dwifungsi ABRI terjadi dan itu menjadi perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah," tandasnya.
Aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa terkait sejumlah persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga ruang sipil. (mcr19/jpnn)
Redaktur : Yogi Faisal (mar7)
Reporter : Lutviatul Fauziah
