HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan berbasis data dan kajian akademik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, termasuk penguatan kebijakan pemerintah kota dalam pengelolaan APBD dan pertumbuhan ekonomi agar mampu menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat.
Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan dukungan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah idealnya disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti. Setelah kebijakan diterapkan, hasilnya juga perlu kembali diukur untuk melihat dampak nyata yang dihasilkan.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.
“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” sambung Prof. Hamid.
Ia menyebut sedikitnya ada tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji dan dapat menjadi fokus dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar.
Isu pertama adalah kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Prof. Hamid, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai kondisi kemiskinan hingga tingkat rumah tangga serta ketimpangan antarwilayah.
“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Menurutnya, kajian tersebut penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih spesifik dan tepat sasaran.
CIDES tidak hanya akan melihat angka kemiskinan secara agregat, tetapi juga mendorong kajian mengenai penyebab kemiskinan di tingkat mikro. Misalnya, apakah kemiskinan disebabkan rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, atau faktor lainnya.
“Itu yang harus diketahui supaya kebijakan yang dibuat benar-benar tepat,” jelasnya.
Prof. Hamid juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial. Ia menilai, data yang kuat akan membantu pemerintah mengetahui apakah suatu program berhasil mengubah kondisi masyarakat atau justru masih menyisakan persoalan.
“Karena itu, informasi yang baik sangat penting untuk melihat persoalan kemiskinan dan ketimpangan secara lebih detail,” ungkapnya.
Isu kedua yang akan menjadi perhatian adalah dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap masyarakat.
Prof. Hamid menegaskan, evaluasi pembangunan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan mengenai berapa besar anggaran yang dimiliki pemerintah. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” imbuh dia.
Karena itu, CIDES akan mendorong kajian untuk mengukur dampak belanja pemerintah terhadap masyarakat.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” katanya.
Isu ketiga yang ditawarkan CIDES adalah keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja di Kota Makassar.
Prof. Hamid melihat adanya potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, pendidikan harus mampu mempersiapkan masyarakat menghadapi struktur ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang berkembang di Makassar.
“Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” jelasnya.
Karena itu, CIDES akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pendidikan, termasuk menentukan kompetensi yang perlu diperkuat pada tingkat SMA maupun perguruan tinggi.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” tambah dia.
Selain tiga isu utama tersebut, pertemuan bersama Wali Kota Makassar juga membahas sejumlah persoalan pembangunan kota.
Prof. Hamid menyebut Munafri Arifuddin memberikan perhatian cukup serius terhadap agenda penataan Kota Makassar, termasuk pembenahan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.
Menurutnya, berbagai program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat mulai bekerja dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, serta penyusunan policy brief.
Kajian tersebut diharapkan memberikan gambaran berbasis data mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil,” harapnya.
“Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” lanjut Prof. Hamid.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu agenda rapat kerja. CIDES berharap koordinasi dapat segera dibangun sehingga kajian untuk tiga isu prioritas bisa mulai berjalan.
Untuk mendukung proses tersebut, CIDES membutuhkan akses terhadap data serta jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Prof. Hamid menyebut Bappeda maupun Bapenda dapat menjadi salah satu focal point dalam proses koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan.
“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Dengan dukungan data tersebut, CIDES optimistis kajian dapat dilakukan secara lebih konkret dan menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung digunakan pemerintah.
Prof. Hamid berharap sinergi antara akademisi dan Pemerintah Kota Makassar dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga terukur dampaknya.
“C IDES bisa menjadi mitra strategis, khususnya dalam mendukung desain kebijakan dalam bentuk evidence-based policy,” ajaknya.
Dia menambahkan, Pemerintah Kota membutuhkan data yang kuat untuk memastikan setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas, sementara akademisi memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutup dia.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel, Prof. Arismunandar, M.Pd.; Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. Adi Suryadi Culla; Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu; serta Wakil Ketua ICMI Sulsel, Dr. Ir. Tahir Burhan.
Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto; Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Hasdar; serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel, AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani. (*)
