Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan dua nama calon pimpinan Bank Indonesia (BI) kepada DPR. Destry Damayanti diajukan sebagai calon Gubernur BI, sedangkan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai Destry dan Aida bukan sosok baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki rekam jejak panjang sebelum menjadi bagian dari jajaran pimpinan BI.
"Destry dan Aida bukan orang baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki jejak panjang sebelum masing-masing berkarier menjadi bagian dari pimpinan Bank Indonesia. Kini, estafet kepemimpinan BI tampaknya akan dipegang oleh keduanya bila DPR menyetujui," kata Said dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Said, tantangan bagi Destry dan Aida tidak ringan karena keduanya akan memimpin BI di tengah kondisi dunia yang penuh gejolak. Namun, rekam jejak panjang yang dimiliki keduanya dinilai menjadi modal awal sekaligus investasi kepercayaan dari para pelaku pasar.
"Di saat dunia penuh gejolak, sejujurnya tidak mudah bagi keduanya untuk memimpin BI ke depan. Namun, keduanya telah memiliki modal awal. Rekam jejak yang panjang adalah investasi kepercayaan dari para pelaku pasar dan hal ini tidak mudah dipenuhi," ujarnya.
Said menilai kondisi pasar saat Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI dapat menjadi gambaran. Menurut dia, pasar tidak terlalu bergejolak karena kepemimpinan sementara BI dipegang Destry bersama tim yang ada saat ini.
"Setidaknya hal terlihat ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari Gubernur BI, pasar tampak tidak begitu bergejolak, sebab kepemimpinan sementara BI dipegang oleh Destry dan tim yang ada saat ini," jelas Said.
Ia juga menilai keputusan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida merupakan pilihan teknokrasi. Langkah tersebut, kata dia, menepis anggapan mengenai politisasi BI sekaligus menunjukkan komitmen menjaga pasar keuangan tetap kondusif.
"Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif. Di sisi yang lain, tentu ini bisa kita maknai sebagai penghormatan terhadap independensi BI," katanya.
Said menegaskan independensi BI perlu dijaga karena merupakan buah dari reformasi. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini ialah pembagian peran yang jelas di antara para pemimpin sektor keuangan, disertai arah kebijakan yang terukur dan memberikan kepastian kepada pelaku pasar.
"Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar," tuturnya.
Tantangan BI
Said mengatakan BI memiliki dua mandat utama, yakni mengendalikan nilai tukar rupiah dan inflasi. Selain itu, regulasi baru memberikan tugas tambahan kepada BI untuk ikut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM.
Namun, menurut Said, masih diperlukan "core kebijakan" yang dapat menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan moneter nasional.
Sebagai perbandingan, Said mencontohkan Tiongkok yang memiliki arah kebijakan dengan kecenderungan melemahkan Yuan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Menurutnya, pelemahan Yuan membuat harga barang ekspor Tiongkok lebih kompetitif di pasar global.
"Karena dengan melemahkan Yuan, harga barang-barang ekspor mereka lebih kompetitif di pasar global. Dan Amerika Serikat kelabakan dengan banjirnya produk Tiongkok, sehingga harus memasang barier, dan terjadilah trade war," ujarnya.
Sementara itu, Said melihat Amerika Serikat menghadapi persoalan inflasi tinggi dan defisit transaksi perdagangan dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak pecah perang Rusia dan Ukraina pada 2022 yang disertai kenaikan harga komoditas global.
Menurut Said, kondisi tersebut membuat Amerika Serikat memilih kebijakan moneter yang cenderung memperkuat USD. Hal itu, kata dia, tercermin dalam indeks USD sejak 2022.
"Refleksi dari kebijakan Tiongkok dan Amerika Serikat, sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter. Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru ke depan," kata Said.
Ia mempertanyakan arah kebijakan nasional yang perlu dipilih ke depan, apakah memperkuat ekspansi ekspor komoditas dengan dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas, atau justru menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor dengan memperkuat rupiah.
"Ataukah kita memilih untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor, dengan demikian arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah, ataukah ada opsi-opsi lainnya. Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ke depan," jelasnya.
Menurut Said, orkestrasi kebijakan antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI penting untuk memberikan sinyal kepada pasar mengenai arah kebijakan moneter ke depan.
"Orkestrasi ini penting, sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan," tuturnya.
Said optimistis hubungan yang telah terjalin lama antara Purbaya, Menteri Keuangan, dan Destry, calon Gubernur BI, dapat memudahkan keduanya bekerja sama dalam merumuskan kebijakan.
"Saya percaya, mengingat relasi Purbaya, Menteri Keuangan dan Destry, calon Gubernur BI sudah terjadi lama, bahkan bisa jadi mereka berdua sudah level soulmate. Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerja bersama, merumuskan core kebijakan, dan berbagi peran," pungkas Said.
Said Abdullah: Destry dan Aida Punya Modal Memimpin BI di Tengah Gejolak Global
