Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan dua nama calon pimpinan Bank Indonesia kepada DPR. Sosok Destry Damayanti oleh presiden diajukan sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Aida S Budiman calon Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.
Destry dan Aida bukan orang baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki jejak panjang, sebelum masing masing berkarir menjadi bagian dari pimpinan Bank Indonesia. Kini, estafet kepemimpinan BI tampaknya akan dipegang oleh keduanya bila DPR menyetujui.
Di saat dunia penuh gejolak, sejujurnya tidak mudah bagi keduanya untuk memimpin BI kedepan. Namun keduanya telah memiliki modal awal, rekam jejak yang panjang adalah investasi kepercayaan dari para pelaku pasar. Dan hal ini tidak mudah bisa dipenuhi.
Setidaknya hal terlihat ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari Gubernur BI, pasar tampak tidak begitu bergejolak, sebab kepemimpinan sementara BI dipegang oleh Destry, dan tim yang ada saat ini.
Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI, dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif. Di sisi yang lain, tentu ini bisa kita maknai penghormatan terhadap independensi BI.
Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar.
Tantangan BI
Dua mandat utama yang menjadi tanggung jawab BI yakni, mengendalikan nilai tukar rupiah, dan mengendalikan inflasi. Regulasi baru memberikan tugas tambahan agar BI ikut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan UMKM
Namun di balik mandat itu, sejujurnya kita belum memiliki "core kebijakan" yang memandu arah kebijakan moneter. Sebagai perbandingan, Tiongkok memiliki arah kebijakan dengan kecenderungan melemahkan Yuan terhadap USD. Karena dengan melemahkan Yuan, harga barang barang ekspor mereka lebih kompetitif di pasar global. Dan Amerika Serikat kelabakan dengan banjirnya produk Tiongkok, sehingga harus memasang barier, dan terjadilah trade war.
Sebaliknya, beberapa tahun ini, setidaknya sejak pecah perang Rusia dan Ukraina di tahun 2022 yang disertai dengan kenaikan harga komoditas global. Akibat hal itu, Amerika Serikat cenderung dihadapkan problem inflasi tinggi, dan defisit transaksi perdagangan. Sehingga mereka memilih kebijakan moneter yang cenderung memperkuat USD, hal itu tercermin dalam index USD sejak tahun 2022.
Refleksi dari kebijakan Tiongkok dan Amerika Serikat, sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter. Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru kedepan. Apa core kebijakan nasional kedepan? Apakah akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas sehingga perlu dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas?
Ataukah kita memilih untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor, dengan demikian arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah? Ataukah ada opsi opsi lainnya? Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ke depan. Orkestrasi ini penting, sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan.
Saya percaya mengingat relasi Purbaya, Menteri Keuangan dan Destry, calon Gubernur BI sudah terjadi lama, bahkan bisa jadi mereka berdua sudah level soulmate. Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk untuk bekerja bersama merumuskan core kebijakan dan berbagi peran.
Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR
(akd/ega)
