DPR bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan terkait status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Guru PPPK paruh waktu akan mendapat kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai rapat koordinasi bersama pemerintah yang membahas status guru PPPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen,” kata Dasco.
Ia mengatakan pembahasan tersebut kini telah memasuki tahap finalisasi, termasuk untuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).
“Nah, oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” tutur dia.
Menteri PANRB Rini Widyantini kemudian memaparkan jumlah guru yang berstatus PPPK saat ini. Menurut dia, terdapat 955.245 guru PPPK secara keseluruhan. Sementara itu, jumlah guru yang berstatus PPPK paruh waktu mencapai 231.246 orang.
“Dapat kami informasikan bahwa pada saat ini, PPPK itu jumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mencatat adanya proyeksi kebutuhan guru secara nasional. Rini menyebut kebutuhan tersebut mencapai 526.689 formasi.
Kebutuhan tersebut mencakup guru untuk berbagai satuan pendidikan, termasuk yang berada di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
“Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru, untuk termasuk Kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda,” katanya.
Dengan adanya proyeksi kebutuhan tersebut, pemerintah membuka peluang bagi guru PPPK paruh waktu untuk meningkatkan status kepegawaiannya. Rini memastikan guru PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti seleksi menjadi PNS.
“Bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” ungkap Rini.
“Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027,” sambungnya.
Pemerintah juga menyiapkan pemenuhan kebutuhan guru nasional melalui formasi yang akan dibuka pada 2026.
“Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” kata dia.
