COO Danantara, Dony Oskaria, turut hadir dalam rapat penyusunan Perpres Ojol. Dia pun membeberkan beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut.
IDXChannel - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menghadiri rapat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) yang dipimpin oleh DPR RI pada Selasa (18/8/2026).
Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian teknis selaku regulator ekosistem ojol, meliputi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian UMKM.
Dony menegaskan bahwa kehadiran Danantara dalam forum tersebut berfokus untuk memberikan gambaran serta perspektif industri dari sudut pandang komersial.
“Kita hanya memberikan visi, pemahaman berkaitan dengan bisnis ini, sehingga Perpres yang dibuat komprehensif kan. Karena ini kan banyak ekosistem yang terkait di dalam bisnis ini kan, industri ini,” kata Dony saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Adapun Dony membantah tudingan bahwa keterlibatan Danantara dalam perumusan regulasi tersebut bertindak kapasitasnya sebagai pemegang saham perusahaan aplikator.
“Oh bukan, tapi sebagai, lebih kepada narasumber memberikan visi, industri ini seperti apa bisnisnya, dari berdasarkan kacamata bisnis,” kata Dony.
Keterlibatan Danantara di industri transportasi online sebelumnya sempat diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day 2026), Jumat (1/5/2026).
Dasco menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat pelindungan mitra pengemudi lewat Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, yang mengatur kepersertaan BPJS Kesehatan hingga pembatasan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8 persen.
“Sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan, tapi pasti. Karena ini menyangkut sistem dan lain-lain. Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Menanggapi tuntutan perbaikan status hubungan kerja pengemudi ojol, Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara telah melakukan akuisisi porsi saham pada perusahaan aplikator untuk mempermudah koordinasi kebijakan. (Febrina Ratna Iskana)
