Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi telah mencapai 92 persen dari total target 1.042.543 keluarga dan usaha hingga Selasa, 18 Agustus 2026.
Kepala BPS Jakarta Barat Muhammad Noval mengatakan capaian tersebut menyisakan delapan persen target pendataan yang harus diselesaikan hingga akhir masa sensus.
"Sampai hari ini sudah 92 persen," kata Noval.
Sensus Ekonomi di Jakarta Barat berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.648 petugas.
Hoaks Sempat Warnai Pelaksanaan SensusNoval mengatakan BPS Jakarta Barat menghadapi berbagai stigma dan isu negatif dari responden pada tahap awal hingga pertengahan pelaksanaan sensus, termasuk informasi hoaks terkait kegiatan pendataan.
BPS kemudian menggencarkan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui petugas yang berada di lapangan.
Menurut Noval, respons masyarakat berangsur membaik setelah sosialisasi dilakukan dan narasi positif mengenai pelaksanaan sensus mulai lebih banyak ditemukan.
"Ya Alhamdulillah, memang waktu awal-awal sensus, sampai pertengahan, isu negatif itu kan sangat banyak, hoaks yang mungkin mendominasi. Tapi kalau kami lihat belakangan ini.....narasi positifnya yang lebih banyak dari pada negatifnya," kata Noval.
Delapan Persen Terakhir Lebih Sulit DidataSetelah mencapai 92 persen, BPS Jakarta Barat kini menghadapi tantangan menyelesaikan delapan persen target pendataan yang tersisa.
Noval menyebut sisa target tersebut relatif lebih sulit karena sebagian besar mencakup perumahan elit, apartemen, dan perusahaan-perusahaan besar.
"Sisa delapan persen ini memang, dalam tanda kutip ya, lebih berat. Karena yang disisakan ini kan, perumahan elit, apartemen, ya kan, sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi ada tantangan sendiri," kata Noval.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS Jakarta Barat melakukan koordinasi secara aktif dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Pihak kelurahan turut dilibatkan untuk membantu kelancaran sensus, terutama dalam pendataan di kawasan perumahan elit.
"Oleh karena itu kan kami komunikasi aktif sama pemerintah kota, kita dibantu juga dari pihak kelurahan untuk mendukung pelaksanaan sensus ini, terutama ya perumahan elit ini," tutur Noval.
Sensus Petakan Potensi Ekonomi MasyarakatSensus Ekonomi bertujuan memetakan kondisi dan potensi perekonomian, baik pada tingkat usaha atau perusahaan maupun keluarga.
Pemerintah juga ingin mendapatkan informasi mengenai struktur usaha serta sektor atau lapangan usaha yang dominan di masyarakat.
Data tersebut akan menunjukkan sektor yang dominan di suatu wilayah, seperti perdagangan, transportasi, penyediaan makanan dan minuman, maupun sektor lainnya.
Selain mengetahui sektor dominan, pemerintah ingin mengukur besarnya share atau peranan masing-masing sektor terhadap perekonomian.
"Kemudian pemerintah juga ingin mendapatkan informasi mengenai struktur usaha, sektor-sektor apa, atau lapangan usaha apa yang dominan di masyarakat. Apakah yang dominan itu perdagangan, transportasi, atau penyediaan makanan dan minuman? Serta berapa persen share atau peranan tiap-tiap sektor tersebut?," ujar Noval.
Hasil sensus nantinya dapat digunakan pemerintah untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi suatu wilayah sekaligus membandingkannya dengan wilayah lain.
BPS Kerahkan 1.648 Petugas dan Jamin Keamanan DataBPS Jakarta Barat mengerahkan sebanyak 1.648 petugas untuk menjalankan Sensus Ekonomi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.461 orang bertugas sebagai Petugas Pendata Lapangan (PPL), sedangkan 187 orang lainnya merupakan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
Noval memastikan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses sensus mendapatkan perlindungan dan dijaga keamanannya.
Menurut BPS, perlindungan tersebut dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta peraturan lain yang berlaku.
"Keamanan data itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik dan peraturan-peraturan lain yang berlaku," imbuh Noval.
