Delapan negara mengutuk sikap Israel yang menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam pernyataan bersama menteri luar negeri, yakni Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, UEA.
"Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab mengutuk penolakan Israel yang diumumkan terhadap Peta Jalan untuk menyelesaikan pelaksanaan Rencana Komprehensif Presiden AS Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza, sebagaimana didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, serta penolakan Israel terhadap kemerdekaan negara Palestina," demikian pernyataan bersama para menteri dikutip dari X Kemlu RI, Selasa (18/8).
Para menteri mengatakan posisi-posisi ini merupakan penyangkalan langsung terhadap Rencana Komprehensif, membahayakan pelaksanaannya, dan secara mendasar merusak upaya kolektif yang dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Penolakan semacam itu mengkonfirmasi bahwa Israel sekarang menanggung tanggung jawab atas penghalangan upaya-upaya untuk membawa perdamaian di Gaza dan sisa wilayah Palestina yang diduduki.
Menurutnya, Peta Jalan, yang telah diterima oleh faksi-faksi Palestina, merupakan kesimpulan dari upaya-upaya ekstensif yang dilakukan oleh para mediator, yaitu Mesir, Qatar, Turki, AS, Perwakilan Tinggi Gaza, dan Dewan Perdamaian.
Peta Jalan itu juga merupakan tonggak penting untuk penonaktifan senjata secara bersamaan dengan penarikan pasukan Israel. Selain itu juga penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional, pengalihan otoritas administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan rekonstruksi Gaza sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif.
"Menolak Peta Jalan merupakan penolakan eksplisit untuk melanjutkan pelaksanaan Rencana Komprehensif, dan secara langsung mengancam akan menggagalkan upaya-upaya ekstensif yang dilakukan oleh Presiden AS Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan membangun kondisi untuk perdamaian abadi," tuturnya.
"Dalam hal ini, para Menteri menekankan pentingnya keterlibatan AS yang berkelanjutan dan aktif untuk memastikan dan menegakkan kepatuhan penuh Israel terhadap komitmen dan pengaturan yang diantisipasi dalam Rencana Komprehensif dan Peta Jalannya, serta mencegah penghalangan lebih lanjut terhadap pelaksanaannya," tambahnya.
Lebih lanjut, para menteri menekankan bahwa Israel menanggung tanggung jawab langsung dan penuh atas segala konsekuensi yang timbul dari penolakan, penghalangan, penundaan, atau ketidakpatuhan yang berkelanjutan. Hal ini juga termasuk segala penurunan situasi di lapangan dan gangguan terhadap pengakhiran perang di Gaza.
Para Menteri menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk pelaksanaan penuh dan segera Rencana Komprehensif guna mengatasi situasi kemanusiaan yang parah. Selain itu juga memastikan keamanan dan stabilitas di Gaza, serta membuka jalan bagi rekonstruksi dan pemulihan serta memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang didasarkan pada hak Palestina untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan negara sesuai dengan hukum internasional. Dengan begitu akan membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di wilayah tersebut.
Para menteri secara tegas menolak segala upaya untuk menyangkal atau menutup kemungkinan kemerdekaan negara Palestina, termasuk melalui tindakan sepihak.
"Perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif hanya akan dicapai melalui pelaksanaan solusi dua negara, melalui realisasi Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan," tegas keterangan itu.
Maka itu segala upaya untuk menyangkal atau menutup kemungkinan kemerdekaan negara Palestina, dinilai secara langsung merusak prospek perdamaian, keamanan, dan stabilitas di seluruh wilayah.
"Para Menteri menekankan pentingnya peran berkelanjutan Dewan Perdamaian dan memanggil semua pihak untuk mendukung upaya-upayanya dalam pelaksanaan Peta Jalan dan memajukan fase kedua Rencana Komprehensif Presiden Trump. Para Menteri lebih lanjut memanggil Dewan Perdamaian, dengan dukungan dan keterlibatan aktif Amerika Serikat, untuk mengambil langkah-langkah segera dan konkret dalam mandatnya guna menjaga integritas Rencana Komprehensif dan mencegah pihak mana pun dari menghalangi pelaksanaannya," pungkas keterangan tersebut.
