Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta kadernya yang menjabat sebagai menteri tidak menganggap kritik dari parlemen sebagai hal negatif. Begitu pun kritik dari masyarakat.
Bahlil justru menilai kritik dari DPR menjadi ruang bagi para menteri untuk menguji dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pemerintah.
Awalnya, Bahlil meminta Fraksi Golkar di DPR mengawasi kementerian yang dinilai memiliki realisasi program atau anggaran yang masih lambat. Dia mencontohkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ia pimpin sendiri.
“Saya juga meminta kepada seluruh fraksi agar mengejar kementerian-kementerian yang realisasinya itu lambat termasuk ESDM. Gak apa-apa itu kita harus fair,” ujar Bahlil saat memberikan arahan kepada kader di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18/8).
Menurut Bahlil, lambatnya realisasi belanja pemerintah dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dia meminta fungsi pengawasan terhadap kementerian tetap dijalankan secara terbuka.
“Kalau belanja pemerintah sebagai trigger terhadap pertumbuhan lambat untuk dieksekusi, itu pasti akan terdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan,” ujarnya.
Bahlil kemudian mengingatkan para menteri yang merupakan kader Golkar agar tidak mengartikan kritik dari parlemen sebagai tanda bahwa partai tidak memberikan dukungan.
“Justru di situlah kita di-challenge untuk kita membuktikan argumentasi yang baik dan benar terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam eksekusi program,” lanjutnya.
Minta Kader Golkar Jadi ContohBahlil juga meminta kader Golkar yang duduk di parlemen maupun pemerintahan menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik. Dia menilai sikap tersebut dapat menjadi contoh bagi kader partai lain di parlemen.
“Kita harus memberikan contoh kepada kader-kader partai lain di parlemen. Gak apa-apa,” ucapnya.
Baginya, kritik adalah hal yang normal dan baik digunakan sebagai bahan evaluasi.
“Gak apa-apa. Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi,” sambung Bahlil.
