COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa seluruh kepemilikan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh, akan dialihkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun porsi saham BUMN di PT KCIC saat ini dipegang oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen.
"Konsorsium kita, kan? Yang BUMN, kan? Iya, betul, dialihkan, dihibahkan," ujar Dony di Kompleks DPR RI, Jakarta, seperti dikutip Rabu (19/8/2026).
Kendati begitu, Dony menepis anggapan bahwa kepemilikan negara terhadap KCIC akan dihilangkan sepenuhnya. Proses penyelesaian utang Whoosh akan dialihkan sementara ke Kementerian Keuangan.
"Bukan ditutup, dialihkan dulu prosesnya, yang penting selesai. Pengen enggak (polemik utang) Whoosh itu selesai? Kan bagus," ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengalihan saham KCIC dari Danantara ke Kementerian Keuangan tidak akan membebani APBN. Lantaran pengelolaannya akan dilakukan melalui Special Mission Vehicle (SMV) fiskal milik pemerintah.
Purbaya mengatakan, proses pengalihan aset dan kepemilikan KCIC dari Danantara ke Kementerian Keuangan saat ini tengah dipercepat. Pemerintah menargetkan proses tersebut rampung paling lambat pada pertengahan September 2026.
"Prosesnya akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan ini sudah akan clear. Pertengahan September sudah akan clear ya," ujar Purbaya usai bertemu COO Danantara Dony Oskaria pada awal Agustus 2026 lalu.
Menurut penjelasan Purbaya, aset KCIC nantinya akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan. Namun, pemerintah tidak akan membiayainya secara langsung melalui APBN.
Baca Juga: BP BUMN Pasang Target Tinggi untuk Dahana: Laba Rp500 Miliar Dibidik Jadi Rp2 Triliun
Baca Juga: WIKA dan WSKT Terancam Delisting, Ini Kata Bos Danantara
Baca Juga: Restrukturisasi BUMN Karya Rumit, Danantara: Utangnya Ratusan Triliun
Pengelolaan akan dilakukan melalui salah satu SMV fiskal yang dimiliki pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau lembaga pembiayaan infrastruktur lainnya.
"Dialihkan ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Jadi tidak langsung menjadi tanggung jawab APBN," katanya.
Skema tersebut membuat pengelolaan KCIC tetap berada di bawah pemerintah tanpa menambah beban fiskal negara.
"Walaupun dikelola pemerintah, tidak akan membebani APBN," tegas Purbaya.
Purbaya juga memastikan kepemilikan saham pemerintah di KCIC nantinya berada di bawah Kementerian Keuangan, bukan lagi melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.
