Perseteruan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali memasuki babak baru. Kali ini, persoalan nafkah anak senilai Rp200 juta per bulan yang selama ini diberikan Ruben menjadi sorotan setelah pihaknya meminta adanya audit terhadap pengelolaan dana tersebut.
Permintaan audit itu muncul ketika proses gugatan hak asuh anak masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, kini mengungkap bahwa pihaknya sudah mengambil langkah nyata yang disebut dapat mengarah pada proses audit.
Minola mengatakan, langkah tersebut telah dilakukan secara hukum. Namun, ia memilih tidak membeberkan secara rinci apa saja yang telah ditempuh oleh tim kuasa hukum Ruben.
Baca Juga: Nikahi Rachel Florencia Diam-Diam, Ucapan Lama Dikta Kembali Disorot
"Ada sih update terbaru, tapi kan kami nggak mau sampaikan," kata Minola kepada awak media, dikutip Rabu (19/8/2026).
Meski enggan mengungkap detailnya, Minola memastikan bahwa pihak Ruben tidak sekadar membicarakan persoalan tersebut di ruang publik. Ada langkah hukum yang telah diambil untuk menindaklanjuti permintaan audit atas nafkah anak.
"Sudah ada hal-hal yang kami ambil, langkah-langkah yang memang akan menjurus kepada audit itu ya," ujarnya.
"Langkah-langkah real secara hukum ya, bukan kami curhatnya di publik," lanjut dia.
Menurut Minola, permintaan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang nafkah tersebut merupakan hal yang wajar. Terlebih, dana Rp200 juta per bulan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Ruben dan Sarwendah.
"Tapi artinya wajar kami minta pertanggungjawaban. Kemudian kami akan menjadikan itu satu bentuk formulasi hukum formal yang mungkin itu akan menjadi item dalam persoalan yang ada saat ini," jelas Minola.
Sebelumnya, Minola juga telah menegaskan bahwa permintaan audit bukan berarti pihak Ruben menuduh Sarwendah melakukan penyalahgunaan dana.
“Bukan karena ada indikasi, bukan karena ada kecurigaan, nggak. Ini permintaan yang saya kira normal-normal saja,” kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).
Minola pun meminta agar publik tidak buru-buru mengaitkan permintaan audit tersebut dengan dugaan penyalahgunaan uang. Menurutnya, persoalan utamanya adalah transparansi serta pertanggungjawaban dalam penggunaan dana.
“Kita nggak usah bicara masalah indikasi. Kita bicara masalah kelaziman saja," tegas Minola.
Ia menjelaskan, seseorang yang dipercaya mengelola keuangan untuk kepentingan orang lain, termasuk anak, pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya.
"Kelazimannya kan kalau kita sebagai wali atau sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola satu keuangan untuk kepentingan orang lain, dalam hal ini anak, kan kita harus pertanggungjawaban kan?” lanjutnya.
