Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau kondisi keuangan daerah di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kualitas belanja negara. Hingga akhir Juli 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara belanja daerah menunjukkan tren peningkatan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan Kemendagri terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda), termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi serta kabupaten/kota mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05% dari target. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp691,8 triliun atau 51,93%.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5% dari pagu anggaran. Secara persentase, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang berada di level 41,7%.
"Kemendagri akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah," kata Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).
Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah telah menggelontorkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan membiayai belanja pegawai, terutama pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mendukung daerah dengan kapasitas fiskal yang masih rendah.
"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi," ujar Tito.
Menurutnya, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang membutuhkan dukungan lanjutan. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan perhatian khusus kepada daerah yang terdampak bencana melalui penguatan dukungan fiskal.
Tito mengatakan daerah terdampak bencana menjadi salah satu prioritas penerima tambahan TKD setelah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.
"Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD secara nasional, di samping daerah-daerah dengan PAD rendah, prioritas berikutnya adalah daerah bencana," ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan pemerintah daerah untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kemendagri secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memantau perkembangan inflasi serta kondisi ekonomi di masing-masing wilayah.
Ia juga menilai berbagai program pemerintah pusat akan membantu memperkuat kapasitas daerah, terutama di sektor pelayanan publik. Program tersebut mencakup revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas, hingga penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
"Kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya," kata Tito.
(haa/haa)
