Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara mengenai isu koordinasi pihaknya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kasus Ijazah Jokowi. Kampus menegaskan tidak melakukan koordinasi langsung dengan Jokowi maupun pihak yang mewakilinya selama aparat penegak hukum meminta data dan keterangan.
Sekretaris Universitas Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan seluruh proses dilakukan melalui jalur kelembagaan. Menurutnya, permintaan data ditujukan kepada UGM sebagai institusi, bukan kepada individu tertentu.
Baca Juga: UGM Akhirnya Buka Data Kemahasiswaan Jokowi, Polemik Ijazah Palsu Makin Terang
"Permintaannya pun langsung ke institusi, maka kami penuhi sesuai prosedur," tegas Andi Sandi, dikutip Rabu (19/8/2026).
Kampus sendiri menyatakan tidak mengubah sikapnya mengenai status tersebut meski polemik dugaan ijazah palsu masih menjadi perhatian publik dan berlanjut dalam proses hukum.
"Mengenai ijazah atas nama saudara Joko Widodo. UGM tetap pada pernyataan bahwa beliau adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada," kata Andi Sandi.
UGM mencatat Jokowi mulai menjalani pendidikan di Fakultas Kehutanan pada 1980. Ia tercatat sebagai mahasiswa dengan nomor 80/34416/KT/1681 dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985.
Dalam proses hukum yang sedang berjalan, aparat penegak hukum meminta sejumlah data kepada UGM. Kampus kemudian memenuhi permintaan tersebut berdasarkan mekanisme kelembagaan.
Data yang diberikan disebut mencakup dokumen perkuliahan, data pribadi serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan mantan presiden itu selama menjalani pendidikan di UGM.
Selain dokumen, penyidik juga memperoleh akses untuk meminta keterangan dari sejumlah alumni yang merupakan rekan seangkatan Jokowi.
"Saya sendiri sempat menemani pemeriksaan keterangan para senior kami," ujar Andi Sandi.
UGM menegaskan proses tersebut dilakukan untuk memberikan informasi yang memang dimiliki kampus kepada aparat yang membutuhkan dalam rangka penanganan perkara.
Baca Juga: Amien Rais: Solo Punya Target Politik Tunggal, Yakni Gagalkan Pemerintahan Prabowo
"Kami menyampaikan semua data yang dimiliki UGM, sesuai dengan permintaan resmi dari aparat penegak hukum," jelasnya.
