Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi di usia 81 tahun Jawa Barat. Salah satunya menyediakan lapangan kerja yang cukup agar warga tidak perlu meninggalkan kampung halaman untuk mencari nafkah.
Hal itu disampaikan Dedi dalam momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut masih banyak warga Jawa Barat yang harus merantau ke berbagai daerah hingga luar negeri karena keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asalnya.
"Ada yang berada di luar Jawa Barat di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, ada yang berada di luar negeri untuk mencari nafkah demi kepentingan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Dan itu semua merupakan kesalahan saya sebagai Gubernur Jawa Barat," ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Menurutnya, pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja yang terbuka dalam jumlah besar sehingga sebagian masyarakat memilih bekerja di luar daerah maupun luar negeri.
"Karena belum bisa menyiapkan lapangan kerja yang terbuka, yang sangat banyak, sehingga harus pergi ke luar negeri karena keterbatasannya lapangan kerja di Jawa Barat," katanya.
Dedi mengatakan pemerintah akan terus mendorong investasi untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya.
"Semoga ke depan kita akan terus mendorong investasi agar rakyat Jawa Barat bisa bekerja di kampung halamannya sendiri," ucapnya.
Dalam peringatan HUT ke-81 Jawa Barat, Dedi juga secara terbuka mengakui bahwa pemerintahannya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Ia menilai masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.
"Di 81 tahun ini, kami sampaikan kami belum bisa memberikan seluruh kebutuhan masyarakat secara sempurna. Kekurangannya banyak sekali, pencapaiannya belum sesuai dengan harapan," kata Dedi.
Ia menyebut sejak dilantik hingga saat ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena itu, ia berkomitmen untuk terus bekerja agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah infrastruktur. Menurut Dedi, kondisi jalan provinsi relatif mulai membaik, tetapi masih banyak jalan kabupaten dan desa yang mengalami kerusakan.
"Jalan terutama, kalau jalan provinsi sudah relatif agak baik, ya. Tapi jalan-jalan kabupaten, yang kemudian jalan-jalan desa, masih banyak yang rusak," tuturnya.
Selain infrastruktur, Dedi menyoroti kondisi sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang masih membutuhkan perbaikan. Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota memiliki anggaran yang cukup, sementara pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan.
"Masih banyak tuh sekolah-sekolah SD yang rusak, SMP yang rusak. Ke depan, semoga pemerintah memiliki uang yang cukup untuk membangunnya, pemerintah kabupaten/kotanya, dan provinsi bisa membantunya juga," katanya.
Persoalan layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Dedi menyebut masih terdapat masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan karena tidak memiliki BPJS atau harus membayar secara mandiri hingga menimbulkan tunggakan.
"Banyak juga yang menggunakan jalur mandiri, kemudian uangnya tidak cukup untuk membayarnya, akhirnya jadi tunggakan. Dan kami akan terus berusaha memberikan layanan dan bantuan pada seluruh warga berdasarkan kemampuan kami," ujarnya.
Dedi menambahkan, persoalan pendidikan jenjang SMA dan SMK juga masih menghadapi keterbatasan jumlah bangunan sekolah. Karena itu, pembangunan sekolah baru dinilai perlu terus dilakukan agar masyarakat Jawa Barat dapat mengakses pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau SMK.
"Kalau untuk SMA dan SMK, nah, ini problemnya adalah kurangnya jumlah bangunan. Sehingga kita harus terus membangun sekolah-sekolah baru agar Jawa Barat rakyatnya bisa sekolah minimal sampai SMA dan SMK," katanya.
Dalam momentum HUT ke-81 Jawa Barat, Dedi berharap berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama.
"Semoga seluruh harapan-harapan itu bisa diwujudkan secara bersama-sama. Dirgahayu Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat milik kita semua. Mari kita rawat dan jaga untuk kepentingan seluruh warga," pungkasnya.
