Gus Lilur ‘Pasang Badan’ untuk NU: Jangan Gunakan Fasilitas Negara untuk Menangkan Kandidat

JAKARTA, DISWAY.ID - Dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi perhatian.

Warga NU sekaligus Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang membawa nama Presiden maupun memanfaatkan fasilitas kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi dalam proses pemilihan kepemimpinan PBNU.

Gus Lilur menyampaikan permintaan tersebut karena mengaku memperoleh informasi mengenai adanya gerakan yang diduga berusaha memengaruhi suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan.

Ia menegaskan, persoalan yang disorot bukan mengenai siapa yang berhak menjadi calon Ketua Umum PBNU maupun Rais Aam. Menurutnya, setiap kandidat memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses sepanjang sesuai dengan aturan organisasi.

“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa 18 Agustus 2026.

Gus Lilur Soroti Sejumlah Nama Pejabat

Gus Lilur mengaku mendapat informasi mengenai dugaan jejaring yang melibatkan sejumlah pembantu Presiden. Ia menyebut beberapa nama, di antaranya Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Menag Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji Irfan Yusuf.

Menurut informasi yang diterimanya, gerakan tersebut disebut menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.

Namun, Gus Lilur menyatakan dirinya tidak meyakini bahwa langkah tersebut benar-benar diketahui atau merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan tersebut patut mendapat perhatian karena beberapa figur yang disebut memiliki posisi strategis, baik di pemerintahan maupun dalam struktur NU.

Salah satunya Juri Ardiantoro, yang menjabat Wakil Menteri Sekretaris Negara. Sementara Saifullah Yusuf diketahui menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU.

Gus Lilur menilai persinggungan antara jabatan pemerintahan dan struktur organisasi harus dijaga agar tidak berkembang menjadi pemanfaatan kekuasaan negara untuk menentukan arah kepemimpinan NU.

“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.

Pertanyakan Dugaan Kepentingan Politik

Gus Lilur juga mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut apabila informasi yang diterimanya benar.

Ia menduga terdapat kemungkinan kepentingan untuk mempertahankan posisi maupun pengaruh politik melalui penguasaan struktur organisasi NU.