Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai melakukan tender pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 30 gigawatt (GW) pada 2026.
“Dan tahun ini, kita akan sudah mulai di tahun 2026, kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Ini dengan Pak Darma mana tadi, Pak Dirut PLN ya, kita sudah bahas. Tendernya kita akan mulai lakukan sekarang,” kata Bahlil, saat acara Indonesian Geothermal Convention and Exhibition 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan PLTS mencapai 100 GW dalam empat tahun. Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan target pembangunan PLTS sebesar 30 GW.
Selain PLTS, Bahlil menyoroti potensi energi panas bumi atau geothermal RI. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya (resource) geothermal terbesar di dunia, meski dalam implementasinya masih berada di posisi kedua setelah AS.
“Indonesia adalah negara nomor satu di dunia yang mempunyai resource terhadap geothermal. Kita nomor satu, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor dua, Amerika masih nomor satu,” lanjut Bahlil.
Bahlil mengatakan dirinya mengevaluasi sejumlah faktor yang membuat pengembangan geothermal di Indonesia berjalan lambat. Salah satunya adalah panjangnya tahapan regulasi.
“Sejak saya dilantik jadi Menteri ESDM, saya cek apa sih yang membuat lambat, karena saya dulu pengusaha juga. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana? Maka yang pertama saya lakukan adalah memangkas tahapan peraturan yang panjang lebar itu,” ujar dia.
Meski sejumlah aturan telah dipangkas, Bahlil mengakui masih ada hambatan dalam pengembangan proyek geothermal.
Karena itu, Bahlil meminta seluruh wilayah kerja yang telah tersedia segera ditenderkan. Bahlil juga meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengembangan proyek tersebut.
“Dan saya meminta kepada Ibu Dirjen, yang semua wilayah-wilayah kerja yang sudah ada, segera ditenderkan aja. Kan ada pengembangan ada di Maluku, di beberapa daerah lain, tapi Gubernurnya, Pemdanya diajak bicara,” kata Bahlil.
