Pengetahuan dan praktik baik masyarakat lokal mampu menjadi bagian dari solusi menghadapi perubahan iklim dan persoalan lingkungan. Namun, penguatan kemampuan lokal itu tidak menghapus tuntutan agar negara maju ikut berkontribusi lebih banyak.
Gagasan itu mengemuka dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Pertemuan yang diikuti 10 dari 11 menteri lingkungan negara anggota BRICS tersebut membahas tantangan lingkungan yang dihadapi negara berkembang, mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, hingga risiko bencana.
BRICS merupakan forum kerja sama ekonomi dan politik yang awalnya didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada 2009. Kini, anggotanya menjadi 11 negara, dengan tambahan Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Pertemuan itu diawali pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav. Ia menilai, tantangan terkait iklim kian berat bagi negara berkembang karena kerentanan lingkungan kerap berkaitan erat dengan prioritas pembangunan.
”Diperlukan kerja sama di dalam BRICS yang lebih kuat untuk pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, respons, dan pemulihan pasca-kebakaran hutan, sambil menekankan pentingnya pendanaan iklim, adaptasi, dan pemberdayaan komunitas lokal,” ujar Yadav, seperti yang dikutip dari rilis resmi BRICS 2026, Selasa (18/8/2026).
Yadav menekankan bahwa restorasi ekologi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan. Salah satu caranya dengan menggabungkan pengetahuan tradisional masyarakat lokal dan sains modern agar solusi yang dihasilkan relevan dan adil. Ia mencontohkan Mission LiFE dan kampanye menanam pohon Ek Ped Maa Ke Naam sebagai upaya yang menggabungkan pemulihan ekologi, partisipasi masyarakat, dan kepemilikan komunitas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat memaparkan bahwa cara mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya menentukan keberlanjutan pembangunan.
Saat ini, Indonesia menjadi habitat bagi lebih dari 300.000 spesies yang sudah diketahui, termasuk 9,7 persen tumbuhan berbunga di dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung. Ekosistem laut Indonesia yang terletak di jantung Segitiga Karang juga menjadi rumah bagi, antara lain, 23 persen hutan bakau, 16 persen spesies ikan laut global, dan 10 persen spesies karang dunia. Laut negeri ini juga menjadi tempat tinggal beberapa konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi.
Namun, kekayaan alam ini dalam posisi rentan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim bisa memengaruhi para penghuni ribuan pulau negeri ini.
”Bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” papar Jumhur, seperti dalam rilis yang diterima Kompas pada Selasa (18/8/2026) malam.
Di tengah kebutuhan adaptasi iklim, Indonesia tidak hanya mengandalkan teknologi. Pengetahuan tradisional bisa menjadi solusi. Selama ini, masyarakat menjadi pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim, sekaligus memiliki wawasan tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam forum itu, ia memperkenalkan tiga praktik tradisional Indonesia. Pertama, sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Kedua, Sasi Lompa di Maluku, sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Ketiga, Awig-awig, sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali.
”Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, melainkan juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim,” sambung Jumhur.
Bagi Indonesia, penguatan praktik lokal tersebut bukan berarti mengurangi tanggung jawab negara-negara besar. Jumhur kemudian menyoroti negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, mereka terus menyumbangkan sebagian besar emisi global.
Guru Besar Universitas Diponegoro Sudharto P Hadi menilai, keprihatinan Jumhur beralasan. ”Negara maju sudah menikmati kemewahan dengan mengelola sumber daya alam serta revolusi industri. Lalu, dampak lingkungannya sangat masif dan puncaknya adalah kita semua mengalami global warming,” kata Sudharto yang juga menjadi dosen Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro, Rabu (19/8/2026), melalui sambungan telepon.
Dampak perubahan iklim dirasakan oleh semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Indonesia menghadapi kerentanan lebih besar karena sebagian besar wilayahnya merupakan pesisir. Oleh karena itu, perubahan iklim perlu ditanggulangi bersama secara proporsional.
”Ketika Donald Trump menduduki jabatan di periode kedua sebagai Presiden Amerika Serikat, dia menyatakan keluar dari Perjanjian Paris. Padahal, perjanjian itu sangat krusial karena untuk menekan agar suhu tidak melebihi 1,5 derajat. Ketika suhu naik, akan menimbulkan bencana global,” ungkap Sudharto, memberi contoh negara maju yang dimaksudkan oleh Jumhur.
Pernyataan Bersama Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 juga menyoroti masalah tanggung jawab negara maju. Satu dari 39 poin pernyataan sikap menyebut adanya kesenjangan besar dalam pembiayaan adaptasi yang diterima negara berkembang,
”Saat ini, terdapat kesenjangan besar dalam pembiayaan adaptasi yang diterima negara berkembang, sementara kebutuhan untuk menghadapi perubahan iklim terus meningkat. Karena itu, BRICS meminta negara maju segera meningkatkan dukungan keuangan secara nyata dan terukur,” sebut salah satu bagian dari pernyataan sikap.
Pernyataan sikap para menteri lingkungan hidup juga menekankan penggunaan solusi dan teknologi untuk mengurangi emisi serta meningkatkan kapasitas adaptasi. Faktor-faktor ini diperlukan agar negara berkembang dapat menghadapi perubahan iklim sekaligus melanjutkan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.
Sembari menunggu negara maju bergerak, kearifan lokal bisa dimanfaatkan karena masih relevan. Praktik-praktik tersebut telah menunjukkan kemampuan masyarakat mengatur hubungan dengan alam.
”Masyarakat kita sejak dulu sudah self-managing, mampu mengatur dirinya sendiri meskipun pemerintah tidak melakukan intervensi. Artinya, mereka merasa menjadi bagian dari alam sehingga harus menyesuaikan kehidupan dengan irama alam,” jelas Sudharto.
Praktik semacam itu ditemukan dalam beragam bentuk di berbagai daerah Indonesia. Menurut Manager Documenting Working Group ICCAs Indonesia (WGII) Reni Andriani, pihaknya telah mendokumentasikan ratusan praktik kearifan lokal di negeri ini.
”Ada 400 praktik yang sudah kita dokumentasikan. Praktik ini adalah keseluruhan, tetapi umumnya akan terkait dengan pengelolaan lingkungan,” jelasnya pada Rabu (19/8/2026).
Banyaknya praktik tersebut tidak terlepas dari keberagaman Indonesia, mulai dari suku, ekosistem, hingga pengetahuan. Faktor sejarah panjang juga membuat kondisi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berbeda, baik dari sisi iklim maupun topografi, serta masyarakatnya.
Menurut Rani, kearifan lokal umumnya terbentuk melalui dua proses. Pertama, muncul dari inisiatif masyarakat sebagai respons terhadap perubahan yang mereka hadapi. Ia mencontohkan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghadapi kekeringan panjang dan kemudian merehabilitasi lahan untuk menjaga mata air. Inisiatif tersebut merupakan bentuk baru, tetapi tetap berbasis pengetahuan dan tata kelola lokal.
Kedua, terdapat pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun yang sudah disesuaikan dengan kondisi alam sekitar.
”Kearifan lokal bisa saja merupakan pengetahuan yang didapatkan oleh nenek moyang atau leluhur masing-masing komunitas atau masyarakat adat itu sebagai bentuk adaptasi dari topografi, iklim, ekosistem, tetapi tetap memperhatikan keberlanjutannya,” urainya.
Bentuk kearifan lokal bisa berbeda-beda di setiap tempat. Namun, umumnya semuanya memiliki kesamaan berupa infrastruktur sosial yang diwariskan dan digunakan masyarakat untuk mengelola alam dan sumber daya di wilayahnya.
Menurut Rani, pengelolaan tersebut tidak memandang alam sebagai obyek yang harus dieksploitasi. Aturan pemanfaatan sumber daya alam dibangun berdasarkan kesepakatan dan tata kelola lokal dengan tetap memperhitungkan ekosistem.
Kearifan lokal menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki cara untuk menjaga alam dan menyesuaikan kehidupan dengan lingkungannya. Pada saat yang sama, upaya menghadapi perubahan iklim tetap membutuhkan pendanaan, teknologi, dan dukungan dari negara maju.
